Pendukung Prabowo Ini Pelapor Terbanyak di Bawaslu  

Reporter

Rabu, 9 Juli 2014 09:37 WIB

Pendukung Prabowo Subianto sekaligus anggota Parpol Gerindra (dari kiri), Munathsir Mustaman SH, Adhe Dwi Kurnia SH, Habiburokhman SH, M. Said Bakhrie SH menunjukkan dokumen pendaftaran uji materi Undang-undang Pemilihan Umum Presiden di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Habiburokhman, Ketua Tim Advokasi Jakarta Baru, menjadi pelapor dugaan pelanggaran pemilu terbanyak. Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini tercatat melaporkan sepuluh dugaan pelanggaran pemilu.

Dari sepuluh laporan, tiga di antaranya diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum. Tujuh laporan lain dihentikan dan ditetapkan sebagai bukan pelanggaran pemilu. Kesepuluh laporan Habiburokhman antara lain ditujukan kepada relawan Jokowi, Jusuf Kalla, dan Komisi Pemilihan Umum.

Nurul Arifin, anggota tim kampanye Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengatakan laporan dugaan pelanggaran penting dilakukan. "Apabila didiamkan, kami dirugikan," ujar Nurul. Melalui kuasa hukum, tutur Nurul, tim Prabowo-Hatta mengupayakan keadilan karena isu yang berkembang seolah-olah tim Prabowo melakukan banyak kecurangan.

Nurul juga mengatakan Prabowo-Hatta menuai hikmah dari laporan dugaan pelanggaran. Menurut Nurul, masyarakat mengetahui kebenaran dan berempati kepada Prabowo. Pada akhirnya, menurut Nurul, masyarakat berbondong-bondong mengarahkan dukungan pada pasangan nomor urut 1 tersebut.

Charles Meikilanky, anggota tim pemenangan nasional Jokowi-Jusuf Kalla, menuturkan pelaporan pelanggaran pemilu asalkan ada bukti kuat. Sejauh ini, ujar Charles, belum ada sanksi apa pun yang diterima pasangan Jokowi-JK karena tidak ada bukti kuat. Terkait dengan kasus Obor Rakyat, Charles mengaku tim sukses Jokowi-JK kecewa dengan tindakan polisi yang terkesan takut-takut, "Padahal jelas itu bukan produk pers dan pidana murni."

DINI PRAMITA



Berita terkait:
Jokowi-JK Pimpin Penghitungan Suara di Jerman
Jokowi Mencoblos di TPS Taman Suropati
Pro Jokowi, PDIP Kehilangan Kursi Ketua DPR
Sambil Salam Dua Jari, Tiga Fraksi DPR Walk Out
Kiai Laporkan Dugaan Pemalsuan Dukungan ke Jokowi

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

2 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

3 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

12 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

12 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya