Ricuh Pilpres di Hong Kong, Ketua Bawaslu Dilempar Pembalut

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 8 Juli 2014 06:03 WIB

Minggu Pagi di Victoria Park. (Foto:Sony Seniawan)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan saat kericuhan pemilihan presiden di Hong Kong kemarin, dirinya sempat dilempari pembalut wanita oleh dua orang wanita yang memaksa membuka tempat pemungutan suara (TPS). (Baca: Kisruh di Hong Kong, Ini Hasil Penyelidikan Bawaslu)

Mereka, kata Muhammad, juga mengancam akan meneriaki Muhammad adalah orang Prabowo jika TPS tidak dibuka. Lantaran Muhammad diam, kedua wanita tersebut berteriak menyebut Muhammad orang Prabowo. "Kesimpulan saya, mereka sudah tidak logis, tidak sehat," kata Muhammad di gedung KPU, Senin malam, 7 Juli 2014. (Baca: Ricuh di Hong Kong, KPU Diadukan ke Bawaslu)

Muhammad mengatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong sudah membuat perjanjian di atas kertas dengan Pemerintah Hong Kong untuk menggunakan Victoria Park dari pukul 09.00-17.00 waktu setempat. "Pemerintah Hong Kong sangat disiplin, Konjen sangat hati-hati dengan kontrak itu karena kalau ada satu yang ingkar, maka Victoria Park tak diizinkan lagi untuk acara apapun," ujarnya. (Baca: Dihalangi Mencoblos, Ratusan TKI Hong Kong Marah)

Padahal taman tersebut selalu digunakan warga negara Indonesia (WNI) di sana untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan 17 Agustus. "Apa yang dilakukan PPLN sudah sesuai aturan," kata dia. (Baca: Tim Jokowi-JK Minta Pemilu Ulang di Hong Kong)

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Juri Ardiantoro, mengatakan WNI yang tidak kebagian mencoblos adalah mereka yang datang setelah pukul 17.00 waktu setempat, setelah TPS ditutup sehingga tak mungkin mereka bisa menggunakan hak pilihnya. (Baca: Ratusan TKI Hong Kong Histeris Teriakkan: Jokowi!)

Menurut Juri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Hong Kong sudah mengumumkan untuk mereka yang sudah mengantre untuk mempercepat antrean dan masuk ke TPS. "Penutupan TPS membuktikan tak ada lagi yang mengantri," kata Juri.

TIKA PRIMANDARI

Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Piala Dunia 2014 | Tragedi JIS

Berita terpopuler lainnya:
Kampanye Prabowo Saat Tarawih, Khatib Ini Diprotes
Tanpa Neymar? No Problem!
Prabowo Menang, Indeks Saham Bakal Jeblok

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

9 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya