TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon, mengatakan predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam laporan audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta merupakan tanggung jawab Joko Widodo yang menjadi gubernur.
"Selama ini dibanggakan, tapi ternyata tak sesuai dengan faktanya. APBD banyak temuan bermasalah," ujarnya di The Cone FX Senayan, Sabtu, 5 Juli 2014. Menurut dia, opini tersebut merupakan kemunduran yang disebabkan oleh kepemimpinan Jokowi yang kini maju menjadi calon presiden. "Soal e-budgeting dan e-purchasing ternyata omong kosong."
Menurut Fadli, jika pemerintahan berjalan baik selama dipimpin Jokowi, seharusnya laporan keuangan DKI tak mengalami kemunduran. "Kalau jalan baik, seharusnya tidak WDP, harusnya rapi. Padahal zaman Foke (Fauzi Bowo) WTP (Wajar tanpa Pengeculian)," tuturnya. "Ini kan kemunduran, seperti tak naik kelas."
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Badan Pemeriksa Keuangan RI memberi opini WDP kepada Pemprov DKI. Ada 86 temuan dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan DKI tahun anggaran 2013. Opini ini turun dibandingkan dua tahun sebelumnya yang mendapat predikat WTP. Meski mundur, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader Partai Gerakan Indonesia Raya, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku senang karena dia pun bisa mengetahui kinerja bawahannya yang masih bandel.
Menanggapi hal tersebut, Fadli menganggap bahwa Ahok bermaksud menyindir. "Itu senengnya Pak Ahok sekalian nyindir juga, ternyata amburadul," katanya. Menurut Fadli, ini bukan kesalahan Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI. "Kuasa anggaran itu kan ada di gubernur lho."
Hari ini, tim kampanye dan relawan Prabowo-Hatta menyelenggarakan sebuah diskusi publik yang mengambil tema "#KenapaPrabowo". Dalam diskusi ini, sejumlah tokoh diundang untuk mengungkapkan alasan-alasan mengapa Prabowo-Hatta harus menjadi presiden dan wakil presiden. Ahok dijadwalkan akan menghadiri agenda ini. Namun mantan Bupati Belitung Timur tak hadir. Tokoh-tokoh yang akan berbicara antara lain pengusaha Sandiaga Uno, Wali Kota Bogor Bima Arya, pengamat pendidikan Arief Rachman, dan politikus Partai Golongan Karya, Nurul Arifin.
NINIS CHAIRUNNISA
Berita Terpopuler:
Jokowi Minta Penyandang Dana Obor Rakyat Diungkap
Jokowi dan JK Bisa Juga Selfie
Harga Daging Masih Tinggi, Menteri Suswono Heran
Lahir di Musim Dingin, Manusia Cenderung Kidal
