Calon Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo, berjabat tangan bersama moderator usai saat capres sesi tiga yang diselenggarakan di Hotel holiday Inn Kemayoran, Jakarta (22/06). Dalam Debat Capres Sesi 3 kali ini mengangkat tema ketahanan nasional dan politik internasional. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mempersilakan calon presiden dan wakil presiden membuka data pajak yang telah mereka bayarkan. Menurut dia, calon presiden tak melanggar aturan jika mengungkap data pajak sendiri.
"Oh, itu silakan," katanya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2014.
Fuad menjelaskan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melarang Direktorat Jenderal Pajak mengungkap data wajib pajak. Kecuali, katanya, data itu diminta pengadilan.
"Saya selalu kasih, nih, ke KPK. Tetapi semua lewat Menteri Keuangan," ujarnya.
Sejauh ini, ujar Fuad, Ditjen Pajak tak berencana membuka data pajak Joko Widodo, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, dan Hatta Rajasa. KPK, kata Fuad, juga belum meminta data pajak para capres dan cawapres. "Ini masih harus dibicarakan secara bersama-sama. Saya tidak mau kasih komentar dulu," ujar Fuad. (Baca: Kubu Prabowo-Hatta Siap Beberkan SPT Pajak)
Fuad hari ini mendatangi KPK dengan menumpang mobil Toyota Camry hitam. Dia mengenakan kemeja putuh bermotif garis-garis. Ia datang untuk berdiskusi ihwal sistem pengelolaan pajak di sektor pertambangan. (Baca: Komisi Informasi Minta Capres Umumkan SPT Pajak)
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
47 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
