Ejek Jokowi, Fahri Hamzah Bakal Dipanggil Bawaslu

Reporter

Senin, 30 Juni 2014 20:46 WIB

Anggota Komisi III Fraksi PKS Fahri Hamzah. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal memanggil Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah. Musababnya, Fahri dalam akun Twitter-nya menyebut calon presiden dari poros PDI Perjuangan Joko Widodo dengan sebutan 'sinting'.

"Akan kami panggil secepat mungkin," kata anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak di kantornya, Senin, 30 Juni 2014. (Baca: Tabloid Mirip Obor Rakyat Beredar di Samarinda)

Arti 'sinting' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak beres pikirannya.

Bawaslu bakal mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye terhadap Fahri. Pemilik akun @Fahrihamzah itu dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 41 ayat 1 huruf c. Beleid itu mengatur agar pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menghina, seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon lain.

Saat ditanya kapan bakal memanggil Fahri, Nelson mengatakan akan mengkajinya lebih dulu dalam rapat pleno Bawaslu. "Kami perlu kaji dulu," ucapnya.

Sebelumnya, tim kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Wasekjen PKS Fahri Hamzah kepada Bawaslu. Musababnya, Fahri dalam akun Twitter-nya menyebut calon presiden dari poros PDI Perjuangan Joko Widodo dengan sebutan 'sinting'. (Baca: Kampanye Gelap Lagi, Majalah 'CSIS' Serang Jokowi)

"Kami mendesak Fahri agar meminta maaf secara terbuka," kata ketua tim advokasi, Mixil Munir, di kantor Bawaslu, Senin, 30 Juni 2014. Ia juga mengharap agar Bawaslu segera memanggil Fahri untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Sebelumnya, Fahri Hamzah melalui akun Twitter-nya mencuit pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40 WIB lewat akunnya, @Fahrihamzah. Bunyinya, "Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita Lain
Gunung Sinabung Meletus, Tidak Ada Korban Jiwa
Buruh Prabowo Tagih Tunggakan 6 Bulan Gaji
Manusia Takut Pada Sesuatu yang Mendekat

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

16 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

1 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

2 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

9 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

11 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

11 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

12 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya