Strategi Kampanye Jokowi-JK Dinilai Tak Efektif  

Reporter

Senin, 30 Juni 2014 05:33 WIB

Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Waketum Rusdi Kirana dan Ketua Dewan Syura PKB KH Azis Mansyur, dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, mengatakan strategi kampanye tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla tak efektif.

"Sebelum kampanye elektabilitas Jokowi meningkat. Kenapa saat kampanye malah turun?Setelah punya tim sukses kok malah turun. Berarti ada yang salah?" kata Qodari, Ahad, 29 Juni 2014. (Baca: Lagi, Relawan Australia Dukung Jokowi)

Menurut dia, jika tim kampanye Jokowi-JK tak segera mengubah metode kampanye, maka potensi suara yang tergerus oleh lawan semakin meningkat. Menurut Qodari, sosok Joko Widodo dikenal oleh publik karena prestasinya kala menjadi kepala daerah, yakni Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Tapi malah tak ada iklan kampanye tentang prestasi itu," kata Qodari.

Berdasarkan survei Indo Barometer pada Juni 2014 dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada Mei 2014, selama masa kampanye tiga pekan suara Prabowo-Hatta naik 6 persen, yakni dari 36,5 persen menjadi 42,6 persen.

Di lain pihak, Jokowi-JK elektabilitasnya justru menurun 3,9 persen, yakni dari 49,9 persen menjadi 46 persen.

Juru bicara tim kampanye Jokowi-JK, Anies Baswedan, mengatakan tim akan tetap fokus melakukan kampanye di lapangan. "Fokus kami tetap kampanye di lapangan," ujarnya. (Baca: Jokowi Netralisasi Fitnah di Basis NU)

Anggota Dewan Penasehat Prabowo-Hatta, Marzuki Alie, mengatakan optimistis masih mendulang suara lebih. Karena, kata dia, banyak anggota partai politik koalisi yang belum memutuskan untuk memilih.

"Dari hasil survei geliat partai politik koalisi yang mendukung Prabowo-Hatta memberikan dampak signifikan. Masih banyak suara dari kader partai-partai koalisi yang belum memutuskan, jadi masih bisa meningkat," ujar Marzuki.

NURUL MAHMUDAH





Berita Lain
Memerkosa Enam Remaja, Tante May Divonis 12 Tahun

Anggota TNI Akui Bakar Juru Parkir Monas

Transformers Age of Extinction: Megah dan Dangkal

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

2 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

3 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

5 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

5 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

8 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

9 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

9 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

10 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

11 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

11 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya