TNI Bantah Intimidasi Pendukung Jokowi di Garut

Reporter

Minggu, 29 Juni 2014 06:02 WIB

Jokowi usai mengklarifikasi dugaan pelanggaran masa kampanye di Gedung Bawaslu, 7 Juni 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO , Garut - Komando Distrik Militer (Kodim) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, membatah adanya intimidasi terhadap para pendukung Presiden nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kami tidak pernah melakukan intimidasi, mungkin itu salah persepsi saja," ujar Komandan Kodim 0611 Garut, Letkol Inf. Bungkus Hadi Suseno, kepada Tempo, Sabtu 28 Juni 2014. (Baca: Relawan Jokowi Garut Merasa Diintimidasi Aparat)

Sebelumnya, kegiatan deklarasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat atau Almisbat mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari aparat kemananan yakni TNI dan Polri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Nagrog, Kecamatan Karawangpawitan, pada Sabtu, 28 Juni 2014.

Menurut dia, pelarangan pemasangan atribut kampanye di sekitar lingkungan kantor TNI merupakan sesuai dengan peraturan. TNI dan Polri harus bersikap netral dalam setiap pemilihan termasuk pemilihan Presiden. Namun pada kejadian di Karangpawitan, lingkungan kantor Koramil berada tidak jauh dari sekitar tempat kegitan deklarasi berlangsung.

"Mungkin cara penyampaiannya yang diterima kurang baik. Anggota itu hanya mengingatkan saja dan patuh terhadap perintah karena takut disangka tidak netral," ujarnya.

Namun meski begitu, Bungkus mengaku pihaknya akan melakukan penyelidikan akan kasus ini. Langkah tersebut dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. "Saya pasti mengecek ke bawah, jangan sampai ada persepsi yang lain-lain terhadap kami. TNI itu netral," ujarnya.

Kepala Satuan Intelejen Polres Garut, Ajun Komisaris Polisi Saefullah, membantah bila anggotanya melakukan intimidasi. Menurut dia, surat pernyataan yang di sodorkan polisi merupakan hal yang biasa dilakukan bila setiap ada kegiatan yang dilakukan masyarakat. Baik kegiatan biasa di masyarakat maupun yang berbau politik.

"Kemarin saja waktu ada Pak JK (Jusuf Kalla) datang ke Garut juga kami melakukan hal yang sama. Barangkali mereka tidak tahu dan tidak memahami karena baru melakukan kegiatan seperti ini pertama kali," ujarnya.

Saeful mengaku, langkah tersebut merupakan penegakan peraturan tetap atau protap sesuai dengan Peraturan Kapolri nomo 6 tahun 2002, tentang pemberitahuan kegiatan masyarakat. Tujuannya untuk meminimalisir potensi kerawanan keamanan agar semua pihak menyadari kemaanana ini bukan hanya milik polisi tapi semua kalangan.

"Kami tidak mendiskriminasi salah satu pihak, kami melakukan sama," ujarnya.

Sementara disinggung terkait adanya anggota Intel yang mendatangi sekretariat Almisbat, Saeful mengaku bahwa hal itu merupakan upaya kepolisian untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai kegiatan tersebut. Selain itu juga memberikan arahan mengenai teknis di lapangan agar menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kami juga tadi melakukan pengamanan di lokasi, karena takut disalahkan kalau terjadi apa-apa," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara PLN Garut, Wahyudin mengatakan, bahwa pihaknya tidak melakukan sabotase dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, pada tadi siang memang terjadi pemadaman di daerah Kecamatan Karangpawitan.

Alasannya karena adanya kawat putus pada penyulang Cikurai di tiang 10. "Pemadamannya sore, tapi saya masih melakukan pengecekan di lapangan penyebabnya apa kalau pemadaman tadi pagi," ujarnya.

SIGIT ZULMUNIR



Berita Lain
Polisi: Anak Tentara Bandung Dibunuh Pembantu

Ini Spesifikasi All New Honda Jazz

Politikus Demokrat Diteror dengan Air Keras






Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

39 menit lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

2 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

7 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

7 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

8 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

8 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

15 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

16 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya