TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan penjelasan terkait surat Dewan Kehormatan Perwira yang bocor ke publik sudah cukup. "Penjelasan saya saat konferensi pers merupakan penjelasan yang profesional," ujar Wiranto usai deklarasi FKPK di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 22 Juni 2014.
Ketua Umum Partai Hanura itu mengatakan penjelasan saat konferensi pers silam merupakan jawaban atas tanggapan beberapa mantan perwira tinggi militer. Tanggapan yang ia berikan diklaim tidak terikat pada kepentingan apapun. Ia mengklaim hanya memberikan penjelasan kepada publik atas spekulasi yang berkembang mengenai kebenaran surat DKP di media sosial.
Atas dasar itulah, kata Wiranto, ia berkata cukup untuk memberikan klarifikasi terkait DKP. "Saya tidak perlu menjelaskan lagi karena cukup komprehensif, cukup lengkap, cukup profesional sehingga tidak akan melanjutkan lagi penjelasan yang tidak perlu supaya tidak keluar dari koridor hukum," ujar Wiranto. Ia juga mengatakan sikapnya untuk menyudahi polemik seputar DKP tidak terkait dengan ancaman dari pihak tertentu.
Ia mengaku hanya meluruskan pendapat Kivlan Zein, Fadli Zon dan Prabowo Subianto terkait surat DKP. Ia sendiri mengaku dapat mempertanggungjawabkan kebenaran pernyatannya. " Yang jelas apa yang saya kemukakan dapat saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan," ujar Wiranto.
Tiga hari silam, 19 Juni 2014, Wiranto mengadakan jumpa pers untuk klarifikasi keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis di era Orde Baru. Ia menegaskan Prabowo terlibat penculikan. Wiranto menilai substansi Prabowo keluar dari TNI lebih penting daripada istilah pemberhentian dengan hormat atau dipecat yang sudah tidak relevan lagi untuk diperdebatkan.
Saat ditanya mengenai rencana pengaduan dari Partai Gerindra terkait pernyataan tersebut ke Bawaslu, Wiranto menanggapi santai. "Siapapun pihak yang berbeda pendapat, silakan saja," ujar Wiranto. Negeri ini, kata Wiranto, adalah negeri hukum di mana setiap orang berhak berbeda pendapat asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ia juga mengaku tidak ingin mencari keributan dengan pihak tertentu sehingga tidak akan menanggapi isu soal DKP yang menurut ia sudah jelas.
DINI PRAMITA
Berita Terpopuler:
Jokowi Siapkan Pertanyaan Khusus untuk Prabowo
Kafe Bercorak Nazi di Bandung Kembali Dibuka
53 Seniman Bandung Gelar Karya Revolusi Mental
Timnas Senior Menang 4-0 Atas Timnas Pakistan
Tanpa Jokowi, Ahok: HUT DKI Bak Es Krim tanpa Roti
Berita terkait
SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998
59 hari lalu
Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.
Baca SelengkapnyaJokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur
28 Februari 2024
Presiden Jokowi lepas landas dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 13.00 WIB menuju Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaSBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi
21 Februari 2024
Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. Berikut Menko Polhukam sejak era reformasi, termasuk SBY dan Wiranto.
Baca SelengkapnyaSaat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle
8 Februari 2024
Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung
Baca SelengkapnyaDaftar Menko Polhukam Selama Pemerintahan Jokowi, Benarkah Mahfud MD Paling Lama Menjabat?
3 Februari 2024
Jokowi sebut Mahfud MD merupakan Menko Polhukam paling lama menjabat dalam dua periode pemerintahannya. Betulkah? Siapa Menko Polhukam lainnya?
Baca SelengkapnyaPeristiwa Besar Mengiringi Lengsernya Soeharto, Termasuk 14 Menteri Mundur Bersama-sama
27 Januari 2024
Beberapa peristiwa besar libatkan Soeharto hingga proses lengsernya, pada 21 Mei 1998. Termasuk kerusuhan Mei 1998 dan 14 menteri mundur bersama-sama.
Baca SelengkapnyaDukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira
28 Desember 2023
Benny mempertanyakan sikap Wiranto, SBY, dan Agum Gumelar yang saat ini mendukung Prabowo di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya3 Wantimpres Masuk TKN Prabowo-Gibran, Pengamat Soroti Potensi Abuse of Power
8 November 2023
3 Wantimpres yang masuk dalam TKN Prabowo-Gibran dinilai berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan, namun aturannya belum jelas.
Baca SelengkapnyaTermasuk Wiranto, Ada 3 Nama Dewan Pertimbangan Presiden di TKN Prabowo-Gibran
6 November 2023
Wiranto dan Habib Luthfi menjadi Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran yang resmi diumumkan hari ini. Ada purnawirawan lain di tim itu.
Baca Selengkapnya72 Tahun Prabowo Subianto: Begini Perjalanan Karier Militer dan Politiknya, Tiga Kali Gagal Pilpres
17 Oktober 2023
Prabowo Subianto hari ini berulang tahun ke-72. Ia jadi Menteri Pertahanan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin sampai periode 2024. Begini karier militernya.
Baca Selengkapnya