Jokowi: Politik Indonesia Kurang Beradab  

Reporter

Editor

Zed abidien

Jumat, 20 Juni 2014 16:18 WIB

Jokowi dalam acara debat calon presiden di Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Surakarta - Calon presiden dari koalisi PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI, Joko Widodo, menilai kondisi politik yang terjadi selama kampanye pemilu presiden kurang beradab.

"Politik kita sekarang politik yang kurang beradab. Mestinya ini kan yang menjalankan orang-orang yang berpendidikan. Sebenarnya politik kita ini mau dibawa ke mana," katanya saat berdialog dengan tokoh Muhammadiyah di Solo, Jumat, 20 Juni 2014.

Menurut dia, pemilu presiden dan seluruh prosesnya seharusnya diliputi kegembiraan, bukan cacian dan kampanye hitam seperti yang sekarang ini banyak bermunculan. "Politik itu seharusnya sebuah kegembiraan, ada pilgub gembira, pilpres gembira. Tapi yang terjadi sekarang, apalagi di media sosial, bahasanya kasar semua," katanya. (Baca: Wiranto Kampanye Hitam? Jokowi: Dia Hanya Saksi).

Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini mengatakan demokrasi menurut konsepnya adalah demokrasi yang partisipatif. Ia mengatakan implementasi demokrasi versinya adalah turun ke bawah untuk mendengar aspirasi masyarakat.

"Demokrasi yang saya jalankan adalah demokrasi jalanan karena tiap hari di pasar, jalan raya, bantaran kali. Menurut saya, demokrasi itu mendengar dan menyejahterakan," katanya. Jokowi mengatakan percuma rajin berorasi, tapi tidak mendengar dan menyejahterakan rakyat. "Tujuan akhir demokrasi ya itu, kesejahteraan rakyat," katanya. (Lihat pula: Tuduhan Transkrip Mega-Basrief, Ini Kata Jokowi).

Ke depan, Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus memiliki agenda khusus pemerataan ekonomi. Menurut dia, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia memang salah satu yang tertinggi di Asia. Namun, ia menyayangkan belum ada pemerataan di seluruh wilayah.

ANANDA TERESIA




Berita utama
Khotbah Jumat, Prabowo Didoakan Jadi Presiden
BEI Tak Kenali 'Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta'
Projo: Prabowo Harus Jelaskan Dana Ganjil di Bursa




Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

48 menit lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

1 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

2 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

3 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

4 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

5 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

9 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

10 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

11 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

11 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya