Repro poster komik Tintin versi Jokowi Blusukan sedang menggulung lengan baju karya dari Kartunis Hari Prast dan Yoga Adhitrisna, Jakarta, 18 Juni 2014. TEMPO/Nurdiansah
TEMPO.CO, Pekalongan - Calon presiden Joko Widodo meminta kader partai-partai penyokongnya agar merapatkan barisan menjelang pemilihan presiden yang akan dilangsungkan 20 hari lagi untuk menghasilkan kemenangan.
"Waktu kita tinggal 20 hari. Serangan udaranya lewat televisi, radio, media sosial. Yang bagian menyerang itu kami. Serangan darat itu bapak-ibu semua," katanya dalam pertemuan dengan pengurus dan kader partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla di Pekalongan, Jawa Tengah, pada Kamis, 19 Juni 2014.
Jokowi pun ingin para pengurus bergerak secara terstruktur dalam hari-hari terakhir kampanye. "DPC harus mengkoordinasi bawahnya, PAC mengkoordinasi ranting, ranting mengkoordinasi anak ranting," ujarnya. "Semua partai yang mendukung Jokowi harus melakukan itu." Partai-partai penyokong Jokowi-JK adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. (Baca: Survei: Petani Percaya Prabowo Terlibat Penculikan)
Menurut Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini, kader partai dan relawan harus melakukan dua tugas utama: menepis kampanye gelap di publik dan melakukan kampanye door to door. "Dijelaskan yang di sini (Jokowi-JK) bagaimana, yang di sana (Prabowo Subianto-Hatta Rajasa) bagaimana," kata Jokowi dengan bahasa Jawa Tengah.
Jokowi bahkan menantang warga Pekalongan untuk memenangkan Jokowi-JK dengan perolehan suara 70 persen pada pemilu presiden 9 Juli mendatang. Jokowi lalu mengajak warga untuk bekerja keras seperti dirinya. "Sebanyak 500 kabupaten/kota (di Indonesia) saya datangi satu-satu. Ini karena kami tidak transaksional. Kalau belum apa-apa sudah bagi-bagi kursi, rakyatnya dapat apa."
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
2 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
