Ibu-ibu pengajian antusias menyambut dan menyalami Calon Presiden Joko Widodo, dalam perjalanan kampanye nasional, di sepanjang jalan Jendral Soedirman, Purwakarta, Jawa Barat, 17 Juni 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Cirebon - Calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, tidak khawatir dengan dukungan elite Partai Demokrat kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Saya tidak masalah. Saya sangat menghargai dan menghormati keputusan tersebut," kata Jokowi, nama panggilan Joko Widodo, di sela-sela kampanye di Cirebon pada Rabu, 18 Juni 2014. (Baca: Demokrat Dukung Prabowo Bukan karena Jabatan)
Jokowi menilai dukungan dari para elite Demokrat bukan berarti membuat akar rumput partai tersebut juga menyokong Prabowo. "Dukungan dari elite itu kan bukan berarti dukungan dari grass root," ujarnya.
Namun, Jokowi tak mau memastikan akar rumput Demokrat justru mendukungnya. "Saya tidak tahulah," ucapnya. Menurut dia, sudah ada dua mantan peserta Konvensi Demokrat yang mendukung dia. "Kan, sudah ada Pak Anies dan Pak Dahlan," kata Jokowi.
Pada Selasa, 17 Juni 2014, mayoritas anggota Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan dukungan mereka untuk Prabowo-Hatta. Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, mengklaim dukungan ini disetujui oleh hampir seluruh anggota fraksi yang jumlahnya 148 anggota. "Kami bersepaham dan bersepakat bulat mendukung Prabowo-Hatta," ujar Nurhayati.
Nurhayati menerangkan dukungan terhadap pasangan nomor urut 1 tadi inisiatif anggota fraksi. Namun, Nurhayati menolak dukungan terhadap Prabowo sebagai sikap resmi partai. "Ini merupakan hak personal kami untuk memilih dan dipilih." (Baca: Demokrat Cari Waktu Deklarasi Dukung Prabowo-Hatta)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
3 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
