Kasus Video Porno, Panitia Pemilu Minta Mundur

Reporter

Senin, 16 Juni 2014 21:22 WIB

Inimu.com

TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Satu dari dua anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) yang ketahuan menonton film porno saat rapat terus mangkir dari panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan. Dia adalah LL dari PPK Pamulang yang diduga pemilik perangkat laptop dan tontonan didalamnya itu.

"Iya, LL hingga hari ini tidak merespons panggilan kami yang sudah kami layangkan sebanyak tiga kali," kata Syahrudin dari Divisi Pengawasan Umum Panwaslu Kota Tangerang Selatan saat ditemui di kantornya, Senin, 16 Juni 2014.

HD, rekan LL sesama anggota Panwaslu, telah memenuhi panggilan pada Ahad, 15 Juni 2014. Dia, menurut Syahrudin, mengakui telah menonton film porno melalui laptop. "Namun dia membantah laptop miliknya."

Syahrudin mengatakan kasus ini akan diteruskannya hingga tingkat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Begitupun juga terhadap LL, yang hingga kini belum tampak di kantor Panwaslu.

Dihubungi melalui telepon genggamnya, Ketua KPU Tangerang Selatan, M. Subhan, mengaku telah memanggil HD dan LL pada Kamis pekan lalu. Saat itu, Subhan mengungkapkan keduanya meminta mundur sebagai anggota PPK.

Subhan menyayangkan permintaan itu. Alasannya, kinerja mereka dinilainya bagus. "Meskipun telah melakukan tindakan yang tidak baik, saya akan coba pertahankan keduanya untuk tetap menjadi anggota PPK," ujarnya.

MUHAMMAD KURNIANTO

Terpopuler
Putra Prabowo Mengaku Tak Pernah Dikritik Ayahnya
Jokowi Dianggap Terlalu Banyak Mengulang KJP-KJS
Penulis Buku MH370: Pesawat Sengaja Dilenyapkan
Marquez Menangi MotoGP Catalunya

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

12 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

13 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

3 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

5 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

6 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya