Dukung Jokowi, Rieke Bagikan Kartu Sehat dan Pintar

Reporter

Minggu, 15 Juni 2014 22:12 WIB

Rieke Diah Pitaloka. ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO, Depok - Politikus dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, membagikan Kartu Indonesia Sehat dan Pintar kepada warga Depok yang menumpang kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Depok Baru dan Stasiun Depok Lama, Ahad, 15 Juni 2014. Pembagian kartu itu untuk menarik simpati warga terhadap calon presiden usungan partainya, Joko Widodo.

"Sejauh ini tanggapan warga (pada Jokowi) cukup bagus, ada sekitar 7.500 kartu dalam waktu satu jam," kata Rieke seusai membagikan kartu, Ahad, 15 Juni 2014. Bahkan, kata dia, banyak penumpang yang minta lebih dari satu kartu karena mau dibagikan ke tetangga. "Warga yang bertemu banyak yang menyatakan langsung siap jadi relawan door to door membagi kartu." (Baca: Jokowi Siapkan Kartu Indonesia Sehat dan Pintar)

Anggota DPR RI Komisi IX tersebut berangkat dari kediamannya di Tanah Baru, Beji, Depok, ke Stasiun Depok Baru pada pukul 08.00 WIB. Seusai membagikan kartu di sana, dirinya langsung menumpang KRL ke Stasiun Depok Lama. "Saya memang sengaja naik kereta karena ingin langsung melihat reaksi warga dan mengetahui apa yang terjadi di lapangan," katanya. Dengan begitu, dia mengklaim bisa mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.

Rieke menjelaskan kartu Indonesia Sehat dan Pintar adalah untuk memperbaiki sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ada. Menurut dia, JKN saat ini hanya bisa digunakan oleh warga sesuai dengan wilayahnya. Sementara, kartu Indonesia Sehat dan Pintar akan bisa digunakan di mana pun. "Dengan adanya kartu ini diharapkan masyarakat dapat menggunakannya di wilayah mana pun," katanya.

Rieke mengatakan banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kartu tersebut. Soalnya, kartu itu sudah mencakup jaminan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja.

Penerima kartu itu adalah warga miskin yang tergolong memiliki penghasilan di bawah UMK atau sama dengan UMK. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kebutuhan hidup yang layak termasuk jaminan kesehatan. "Hanya warga miskin dengan kategori itu yang bisa mendapatkan kartu tersebut," kata dia.

Pevita, 26 tahun, salah satu warga Depok yang kebagian kartu Indonesia Sehat dan Pintar, mengaku baru mengetahui adanya kartu tersebut. "Saya penasaran aja apa kegunaan kartu ini," katanya. Menurut dia, pembagian kartu itu memang terkait dengan pilpres mendatang. Hal itu diyakini sama dengan teknik kampanye yang dilakukan Rieke saat mencalonkan diri jadi Gubernur Jawa Barat.

"Tapi saya sudah punya pilihan sendiri dan tak terpengaruh dengan adanya kegiatan seperti ini," katanya sambil mengatakan pilihannya itu bisa Jokowi dan bisa juga Prabowo. "Rahasia." (Baca: Siapkan Debat, Jokowi Dalami 52 Persoalan Ekonomi)

ILHAM TIRTA

Berita Lainnya:
Karpet Debat Capres Mirip Simbol Partai Lokal Aceh
Cara Prabowo Tingkatkan DAU/DAK
Prabowo Kutip Program Pembangunan SBY saat Debat

Berita terkait

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

21 menit lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

5 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

6 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

6 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

10 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

11 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

12 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

12 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

19 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya