TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, berencana memperkuat fungsi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk. Menurut dia, program KB selama ini tidak berjalan karena tidak ada kampanye yang mencapai level bawah.
"BKKBN kita harus diaktifkan kembali. Jadi mereka kampanye untuk masalah kelahiran, pertumbuhan penduduk. Kampanye dari bawah lagi. Jadi ada kesadaran bahwa dua anak cukup," kata dia dalam debat capres di Hotel Gran Melia, Ahad, 15 Juni 2014. Menurut dia, bentuk penguatan dilakukan dengan penambahan dana dan optimalisasi pergerakan kampanye BKKBN ke daerah-daerah.
Untuk masalah kesehatan ibu, Jokowi menawarkan program Kartu Indonesia Pintar. Menurut dia, selama ini kesehatan ibu terbengkalai karena implementasi sistem tidak tepat. Padahal, anggaran sudah ada. Dengan kartu tersebut, Jokowi mengatakan ibu-ibu bisa datang ke puskesmas kapan pun untuk menjalankan tes kesehatan reproduksi.
"Ini bagaimana membangun dan mengkontrol sistem dengan Kartu Indonesia Sehat. Ketika sistem berjalan, ibu-ibu dengan kartu ini bisa secara rutin cek ke puskesmas, anggaran ada," kata dia. (Baca: Bangun Ekonomi, Prabowo Prioritaskan Pertanian)
Acara debat kali ini merupakan debat yang kedua dengan tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial". Debat capres kali ini terdiri atas enam sesi. Pada sesi pertama, kedua kandidat akan menyampaikan visi dan misi dalam waktu 4,5 menit, didahului capres nomor urut 2. Pada sesi kedua, moderator akan mengajukan pertanyaan untuk pendalaman visi dan nisi.
Pada sesi ketiga, moderator akan mengajukan pertanyaan soal pembangunan ekonomi dan kesejateraan sosial. Pada sesi keempat dan kelima, kandidat boleh saling bertanya dengan durasi lebih panjang dibanding pada debat pertama. Dalam sesi keempat, capres diberi waktu empat menit untuk mengajukan tiga pertanyaan. Adapun pada sesi lima, kedua kandidat diberikan waktu 28 menit untuk mengajukan dua pertanyaan dan tanggapan atas jawaban lawan. Sesi keenam merupakan sesi penutup. (Baca: Debat Capres, Ekonom: Solusi Jokowi Jangka Panjang)
ANANDA TERESIA
Berita utama:
Jokowi Naik Mobil ke Lokasi Debat Capres
Debat tanpa Kalla, Kubu Jokowi: Enggak Masalah
Tetap Bawa Contekan, Kubu Jokowi: Ini Bukan UN
Simpatisan Prabowo di Jombang Berpaling ke Jokowi
Penumpang Garuda Indonesia Meninggal di Udara
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
56 hari lalu
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka
11 Februari 2023
Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.
Baca SelengkapnyaDebus Omnibus
8 Januari 2023
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.
Baca SelengkapnyaKPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan
29 Desember 2022
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.
Baca SelengkapnyaWaswas Nilai Tukar Rupiah
14 Desember 2022
Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.
Baca Selengkapnya