Jokowi Fokus Benahi Sistem, Bukan Anggaran

Reporter

Minggu, 15 Juni 2014 21:12 WIB

Calon presiden Joko Widodo memberikan pengarahan dalam acara debat calon presiden di Hotel Grand Melia, Jakarta, 15 Juni 2014. (AP)

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan masalah kemiskinan bisa diatasi dengan pembenahan sistem, bukan hanya pemberian anggaran. Menurut dia, program nyata untuk mengatasi kemiskinan adalah program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Untuk masalah kemiskinan, Jokowi mengatakan Indonesia harus berani memberikan program khusus bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia beralasan selalu berkonsentrasi pada pendidikan dan kesehatan. "Kita akan berikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Ini sistem yang dibangun, bukan hanya anggaran saja," katanya saat debat capres di Hotel Gran Melia, Ahad, 15 Juni 2014.

Mengenai tenaga kerja, Jokowi menilai investasi sangat penting, maka investasi harus didorong ke daerah-daerah terutama provinsi dengan tingkat kemiskinan besar. Investasi, kata dia, tidak terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus ditingkatkan di daerah terpencil. "Jadi, pembangunan infrastuktur tidak hanya terpusat di daerah tertentu dan pada akhirnya bisa menarik tenaga kerja," katanya.

Terkait upah, Jokowi mengatakan kebijakannya pro terhadap pengupahan buruh. Ia mengklaim gubernur pertama yang menaikkan upah buruh hingga 44 persen. Itu terjadi saat dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Saya diprotes pengusaha tapi saya tetap menaikkan," katanya.

Debat kali ini merupakan debat yang kedua dengan tema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Debat capres kali ini terdiri dari enam sesi. Pada sesi pertama, kedua kandidat akan menyampaikan visi dan misi dalam waktu 4,5 menit, didahului capres nomor urut dua.



Pada sesi kedua, moderator mengajukan pertanyaan untuk pendalaman visi dan nisi. Pada sesi ketiga, moderator akan mengajukan pertanyaan soal pembangunan ekonomi dan kesejateraan sosial.



Pada sesi keempat dan kelima, masing-masing kandidat boleh saling bertanya dengan durasi lebih panjang dibandingkan debat pertama. Sesi empat terdiri dari empat menit untuk mengajukan tiga pertanyaan sementara pada sesi lima, kedua kandidat diberikan waktu 28 menit untuk mengajukan dua pertanyaan dan tanggapan atas jawaban lawan. Sesi keenam merupakan sesi penutup.

ANANDA TERESIA


Advertising
Advertising


Berita lainnya:
TNI AD Persiapkan Biofuel untuk Bahan Bakar Tank
Lulus, Siswa Bertopeng Capres Copoti Paku Baliho
Kantor Sarekat Islam Semarang Jadi Cagar Budaya

Berita terkait

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

20 menit lalu

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

Presiden Jokowi tunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Gula dan bioetanol. Apa saja tugas-tugasnya?

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

10 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

12 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

14 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

23 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

1 hari lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya