Bawaslu Bentuk Tim Usut Tabloid Obor Rakyat  

Reporter

Editor

Jumat, 13 Juni 2014 12:01 WIB

Sampul tabloid obor rakyat. (oborrakyat)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Muhammad, mengaku belum mengetahui tabloid Sang Pendusta yang beredar di Tasikmalaya, Jawa Barat. “Belum ada laporan dari daerah. Tapi ada tim yang bertugas khusus untuk mengecek itu,” kata Muhammad saat dihubungi Tempo, Jumat, 13 Juni 2014.

Tabloid Sang Pendusta beredar di Tasikmalaya. Isi dari tabloid tersebut menyudutkan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Halaman depan tabloid itu bergambar karikatur Jokowi dengan hidung panjang menyerupai pinokio, tokoh kartun yang hidungnya memanjang jika berbohong. Judul depan tabloid tersebut adalah “Sang Pendusta, Mau Dibohongi Lagi”.

Fenomena tabloid Sang Pendusta yang beredar di Tasikmalaya hampir sama dengan beredarnya tabloid Obor Rakyat. Isi kedua tabloid pun hampir sama, menuding Jokowi dengan isu SARA. (Baca: Obor Rakyat Sebarkan Berita Jokowi Pro-Kristen)

Dua hari lalu, tabloid Obor Rakyat edisi kedua kembali beredar di Jember. Berita utama yang diangkat dalam tabloid Obor edisi kedua adalah “1.001 Topeng Pencitraan”. Kedua tabloid itu tidak satu pun yang memberitakan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Muhammad mengatakan akan bertindak tegas jika mengetahui pelaku penyebaran tabloid itu. ”Kami bekerja sama dengan polisi mengusut kasus ini,” katanya. (Baca: Bawaslu Limpahkan Kasus Obor Rakyat ke Mabes Polri)

Bawaslu telah mencari kantor dan pengurus Obor Rakyat. “Alamatnya bodong dan nomor yang dicantumkan fiktif,” ujar Muhammad. Ia juga mengatakan Bawaslu kesulitan untuk melacak keberadaan pembuat tabloid.

Ketua Dewan Pers Indonesia Bagir Manan mengatakan dua tabloid itu tidak memenuhi syarat sebagai lembaga pers. Itu sebabnya, produk tersebut tidak akan mendapat perlindungan Undang-Undang Pers. “Pihak yang dirugikan silakan melapor ke polisi,” kata Bagir.

DINI PRAMITA




TERPOPULER:
Kecelakaan Taksi, None Jakarta 2004 Tewas
Sekab: JK Minta Rumah di Brawijaya ke SBY
Petir Bubarkan Pidato Pengukuhan Guru Besar SBY

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya