TEMPO.CO, Jakarta - Pemaparan visi-misi kedua kandidat perihal perumahan nasional oleh kedua tim sukses masing-masing dinilai dangkal dan belum menunjukkan bahwa sektor perumahan akan menjadi prioritas di pemerintahan yang baru. Hal ini diutarakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghada, kepada Tempo, Selasa, 10 Juni 2014.
Menurut Ali, kedua tim sukses para kandidat sama sekali tak menyinggung persoalan bank tanah. "Padahal, ketersediaan bank tanah merupakan kunci dari masalah backlog (kekurangan rumah) di Indonesia," kata Ali. Namun, bila harus menilai siapa pemenang debat itu, Ali lebih memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Lihat pula: Visi Jokowi: Kembalikan Subsidi Rumah Tapak)
Visi perumahan rakyat masing-masing capres ini dibedah dalam Diskusi Bedah Visi Capres di Sektor Perumahan Nasional yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat. Pada acara tersebut, Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis dan Dradjat Wibowo didapuk mewakili kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Sementara kubu Jokowi diwakili oleh mantan Ketua Real Estate Indonesia Enggartiasto Lukito dan Setyo Maharso. Dradjat menyebutkan perumahan rakyat akan dipayungi oleh bidang infrastuktur. "Ini kan artinya perumahan rakyat tak jadi prioritas kubu Prabowo," kata Ali. (Baca: Visi Perumahan Prabowo: Bunga KPR 5 Persen)
Ia menilai pemaparan tim Jokowi lebih membumi karena banyak melontarkan ide baru ihwal perumahan. "Contohnya prosedur transparansi izin mendirikan bangunan, menurut saya itu ide yang bagus dan inovatif dari kubu Jokowi," kata Ali.
Enggar selaku tim sukses Jokowi memang menyatakan akan membuat prosedur pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang lebih transparan dengan sistem satu pintu satu meja. "Selama ini memang sudah satu pintu, tapi masih perlu pindah-pindah meja untuk mengurus izin itu. Kita akan buat satu pintu dan satu meja saja," ujar Enggar.
Selain itu, tim Jokowi dinilai Ali juga lebih baik dalam pemaparan visi terkait dengan perumahan karena telah menunjukkan kerja nyata. Jokowi semasa menjabat Gubernur Jakarta berhasil mendirikan kampung deret sebagai solusi perumahan rakyat.
Rencana Prabowo untuk menyediakan kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga 5 persen dianggap tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang hanya Rp 5 triliun sebagaimana disampaikan Harry.
"Rp 5 triliun itu cuma setengah persen dari APBN. Sekarang saja anggaran sudah enam persen masalahnya enggak selesai," kata Ali lagi.
Pada kesempatan itu kedua kubu berlomba-lomba menyebut angka jumlah rumah yang akan dibangun. Kubu Prabowo menjanjikan dua ribu menara rusunawa sementara kubu Jokowi menyebut angka lima ribu.
"Mau dua ribu atau lima ribu, sama-sama tidak akan tercapai kalau masalah bank tanah belum selesai. Mau dibangun di mana tower-tower itu kalau tak ada tanah?" tutur Ali.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
2 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
