Panglima TNI:Netralitas TNI Harga Mati  

Reporter

Senin, 9 Juni 2014 07:33 WIB

Seeorang anggota Babinsa TNI-AD mengecek sepeda motor baru yang diberikan dari Kodam Jaya di Kodim 0506, Tangerang, (28/3). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjamin netralitas anggotanya dengan tidak mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Moeldoko tak segan berjanji dan bertanggung jawab netralitas TNI dapat dipertanggungkawabkan di hadapan Tuhan dan negara.

"Netralitas TNI harga mati. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu prajurit pun yang melakukan kampanye dalam mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres dalam pilpres 2014 ini," kata Moeldoko dalam keterangan persnya, Ahad, 8 Juni 2014. "Tidak ada perintah komando bagi anggota TNI untuk mendukung salah satu calon dan tidak ada perintah dari pimpinan." (Baca:Panglima TNI: Aksi Babinsa di Cideng Tak Terbukti)

Moeldoko juga membantah adanya isu keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mendukung salah satu pasangan calon. "Tugas Babinsa adalah menjaga stabilitas keamanan rakyat sekitar," ujarnya. Babinsa, ujarnya, bukanlah milik salah satu partai politik dengan mendukung capres tertentu. (Baca:TNI: Prabowo Tak Bisa Perintahkan Babinsa)

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut dengan Babinsa setelah adanya isu bahwa mereka mendukung capres Prabowo Subanto. "Tidak perlu ditakuti. Dia juga bukan malaikat, bukan boneka, yang ketika tidak suka lalu dikunci di lemari. Kalau ada kesalahan, jangankan Babinsa, Komandan Kodim saja kami copot." (Baca:Tim Jokowi-JK Klaim Kantongi Bukti Soal Babinsa)

REZA ADITYA





Berita lainnya:
Megawati Tahlilan Setahun Wafatnya Taufik Kemas
Warga Heboh Saksikan Meteor di Langit Jabodetabek

Ribuan Relawan Jokowi Kampanye Door to Door






Berita terkait

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

12 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

31 hari lalu

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

33 hari lalu

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

34 hari lalu

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.

Baca Selengkapnya

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

34 hari lalu

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.

Baca Selengkapnya

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

35 hari lalu

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

35 hari lalu

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

51 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.

Baca Selengkapnya

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

57 hari lalu

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja

Baca Selengkapnya

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

6 Maret 2024

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?

Baca Selengkapnya