Kampanye Hitam ke Jokowi, dari Kabar Meninggal-SARA

Reporter

Jumat, 6 Juni 2014 09:07 WIB

Capres Joko Widodo, memberikan pidato politik dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki hari ketiga masa kampanye, pertarungan antara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla makin ketat. Namun ternyata, selain lewat penyampaian visi dan misi, masyarakat juga terus disuguhkan dengan sejumlah kampanye hitam dan kampanye negatif yang ditujukan pada salah satu pasangan. Berikut daftar kampanye hitam dan kampanye negatif yang dialamatkan pada pasangan Jokowi-JK sejak Jokowi dideklarasikan sebagai calon presiden.

1. RIP Jokowi
Sekitar 6 Mei 2014, berita kematian Jokowi menghebobahkan dunia maya, baik melalui Facebook atau Twitter. Saat itu beredar gambar ucapan dukacita untuk Ir Herbertus Joko Widodo. Gambar itu memuat foto Jokowi berupa iklan pengumuman kematian yang sering dimuat di surat kabar. Sebagai awalan dalam gambar tersebut tercantum tulisan yang mengumumkan "kematian" Jokowi pada 4 Mei 2014. "Telah meninggal dengan tenang pada hari Minggu, 4 Mei 2014 pukul 15.30 WIB, suami, ayah, dan capres kami tercinta satu-satunya."

Foto itu dengan gamblang menyebutkan bahwa jenazah Jokowi akan disemayamkan di kantor PDIP Lenteng Agung dan dikremasi pada 6 Mei 2014. Hingga kini belum diketahui siapa yang pertama kali mengunggah foto itu.

Bantahan :
Berita kematian yang tersebar melalui media sosial itu, menurut Jokowi, merupakan yang paling menyakitkan dibanding kampanye hitam lain yang pernah diterimanya. "Apa tidak ada cara yang lebih baik, melalui program misalnya,” kata Jokowi, 8 Mei lalu. Saat menghadiri Tanwir Muhammadiyah yang digelar di Hotel Mesra, Kalimantan Timur, pada Sabtu, 24 Mei 2014 lalu, Jokowi dengan tegas mengatakan huruf H di depan namanya bukanlah Herbertus, melainkan haji. "Saya kan sudah haji, istri saya hajah. Seluruh keluarga saya juga sudah haji,” dia menegaskan.

2. Tabloid Obor
Sejak awal Mei lalu, tabloid Obor Rakyat setebal 16 halaman beredar di pesantren-pesantren dan masjid di penjuru Pulau Jawa. Tabloid itu di antaranya menuduh Jokowi sebagai keturunan Cina dan ingin melakukan deislamisasi. Pada salah satu edisi yang diterima Tempo, yakni edisi I 5-11 Mei 2014, terlihat halaman muka menampilkan judul “Capres Boneka” dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Tabloid ini menampilkan 14 berita panjang yang hampir semuanya menyudutkan Jokowi. Beberapa judul berita dalam tabloid ini antara lain "Disandera Cukong dan Misionaris", "Dari Solo Sampai Jakarta Deislamisasi ala Jokowi", "Partai Salib Pengusung Jokowi" dan "Jokowi Juru Selamat yang Gagal".

Bantahan
Tim kuasa hukum Jokowi-JK akhirnya melaporkan tindakan kampanye hitam ke Badan Pengawas Pemilu kemarin. Tim juga melaporkan redaksi Obor Rakyat ke Mabes Polri. Tim hukum Sirra Prayuna mengatakan konten di dalam tabloid Obor Rakyat lebih banyak mengandung kebohongan dan penistaan. "Dampak dari konten yang menistakan itu adalah terdegradasinya persepsi masyarakat terhadap posisi Jokowi sebagai calon presiden," kata dia. Tim juga merasa khawatir jika persebaran tabloid ini akan memicu keresahan yang berujung ke konflik horizontal di daerah-daerah dengan basis massa islam.

3. Surat Palsu Kejaksaan
Surat palsu berisi permintaan penangguhan dari Jokowi untuk Kejaksaan Agung mencuat pada Kamis, 29 Mei lalu. Surat itu tersebar berita foto melalui Facebook dan Twitter. Surat palsu pertama kali dipublikasikan akun Twitter @TrioMacan2000's. Dalam foto itu terlihat tanda tangan mirip tanda tangan Jokowi pada surat tertanggal 14 Mei. Dalam surat itu Jokowi disebut meminta agar diberi penangguhan proses penyidikan sampai selesainya pemilihan presiden. Namun, surat itu tak dilengkapi dengan stempel resmi pemerintah DKI.

Bantahan
Tim hukum Jokowi, Todung Mulya Lubis, telah memastikan surat itu palsu. Jokowi, kata dia, tak pernah menerima surat panggilan dari Kejaksaan terkait penyelidikan kasus korupsi pengadaan bus Tranjakarta. Pelaksana harian Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Khairul Amir, juga telah membantah lembaganya pernah mengeluarkan surat panggilan untuk Jokowi. Kasus surat palsu ini kini sudah dilaporkan ke Mabes Polri.

4. Diserang Isu SARA
Sejak maju di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, Jokowi sudah diserang serangkaian isu SARA. Setelah mendeklarasikman diri menjadi calon presiden, isu ini kembali dipakai untuk menyudutkan Jokowi. Jokowi disebut bakal menyuburkan organisasi kristen. Jokowi juga disebut sebagai keturunan Cina. Bahkan, sejumlah pembicaraan di media sosial meragukan kemampuan Jokowi untuk salat dan mengaji.

Bantahan
Jokowi menunjukkan keislamannya dengan selalu membacakan mukadimah yang mengutip beberapa ayat Al-Quran dalam setiap pidatonya. Saat pidato usia pengambilan nomor urut dan pidato pada deklarasi damai, dengan fasih Jokowi memulai dengan pembacaan mukadimah.

IRA GUSLINA SUFA




Berita Terpopuler:
Menteri Suswono Sebut Dua Kader PKS Terima Duit
Penyerang Umat Katolik Bawa Samurai dan Penyetrum
10 Fakta Unik tentang Yakuza
Yakuza Rekrut Anggota Secara Online

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

58 menit lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

2 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

7 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

7 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

8 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

8 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

16 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

17 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya