Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami, usai peletakan batu pertama proyek pembangunan MRT di Dukuh Atas (10/10). Proyek MRT tahap I, dari Lebak Buluh hingga Bundaran Hotel Indonesia diperkirakan akan selesai pada Mei 2018. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tak akan menambah utang baru jika nanti duduk di pemerintahan. Kedua tokoh tersebut tak ingin anggaran negara bergantung pada utang luar negeri.
"Kami menolak bentuk utang baru," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 3 Juni 2014.
Menurut pria yang menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, keseriusan Jokowi-JK membangun bangsa yang berdaulat secara ekonomi itu sudah dijabarkan dalam visi dan misi yang telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum. Dia memastikan penolakan utang luar negeri tak berarti menghentikan kerja sama dengan berbagai negara. Kerja sama ini, kata dia, tak harus selalu dikaitkan dengan utang. (Baca: Tim Jokowi Setor Sumbangan Siluman ke Kas Negara)
"Kami tak mengharamkan kerja sama dalam bidang pembangunan apa pun, tapi bukan utang," dia menambahkan.
Pasangan yang didukung empat partai itu akan berfokus pada pengoptimalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui pembangunan infrastruktur. Menurut Tjahjo, infrastruktur bisa dibangun tanpa utang asalkan pemerintah bisa memaksimalkan penerimaan negara. Jokowi-Jusuf Kalla juga akan melakukan sejumlah pembenahan dalam perizinan untuk meningkatkan gairah investasi pengusaha lokal dan asing. (Baca: Kekerasan Agama, Jokowi: Konstitusi Tak Dijalankan)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
7 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
