TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla melaporkan Ketua Tunas Indonesia Raya cabang Jakarta Selatan, Edgar Jonathan, ke Markas Besar Kepolisian. Edgar diduga mengedarkan surat palsu permintaan penangguhan pemeriksaan Jokowi dalam kasus korupsi bus Transjakarta.
"Edgar Jonathan sebagai pengedar surat palsu yang marak di Twitter," ujar ketua tim hukum Jokowi-JK, Trimedya Pandjaitan, kepada wartawan di Mabes Polri, Senin, 2 Juni 2014.
Menurut Trimedya, Edgar Jonathan mengepalai salah satu organisasi sayap Partai Gerindra di Jakarta Selatan. Menurut dia, Edgar Jonathan menyebar surat palsu tersebut melalui akun Twitternya pada Kamis pekan lalu. Jokowi, kata Trimedya, dipastikan tak pernah mengirimkan surat tersebut ke Kejaksaan Agung. Gerindra sendiri mengusung calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada pemilihan mendatang.
"Kami mengambil dari percakapan di media sosial dan menduga saudara Edgar yang menyebarkan surat palsu tersebut," ujarnya.
Trimedya Panjaitan mengatakan bahwa terlapor tersebut disangkakan pemalsuan surat, fitnah, dan pencemaran nama baik. Disangkakan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 263, 310, dan 311. Dia berharap kepolisian dapat lebih tanggap untuk menindaklanjuti kasus ini. Sehingga memberi efek jera bagi para pelaku. (Baca: JK Sebut Surat Jokowi ke Jaksa Kampanye Hitam)
Foto surat permohonan penangguhan pemanggilan oleh Kejaksaan Agung yang mengatasnamakan Jokowi beredar melalui jejaring sosial Twitter sejak pekan lalu. Surat yang difoto tersebut bertarikh 14 Mei 2013, dilengkapi dengan lambang Garuda dan tanda tangan Jokowi dengan tanggal. Jokowi sendiri memastikan surat itu palsu. Dia menilai peredaran dokumen itu adalah sebagai fitnah dan kampanye hitam. (Baca: Jokowi Sudah Tahu Pemalsu Surat ke Kejaksaan Agung)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
