SBY: Masuk Politik, Perwira TNI-Polri Harus Mundur  

Reporter

Editor

Anton Septian

Senin, 2 Juni 2014 14:33 WIB

Dalam keterangan pers terkait penyadapan pejabat negara oleh Australia. Presiden SBY juga meminta adanya code of conduct dan guide of principal atas kerja sama-kerja sama yang untuk sementara dihentikan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta perwira TNI-Polri yang ingin terjun dalam dunia politik mundur dari jabatan dan keluar dari kesatuan. Menurut SBY, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan Laut harus mengajukan pengunduran diri ke presiden sebagai pemberi jabatan.

"Hampir dipastikan akan saya kabulkan, bahkan saya doakan agar berhasil," kata SBY di Kementerian Pertahanan, Senin, 2 Juni 2014.

Ia menyatakan tak ada larangan bagi anggota TNI-Polri untuk terjun ke dunia politik. Akan tetapi, sebagai konsekuensi terhadap undang-undang, perwira tersebut harus mundur dan keluar. Selain sesuai dengan konstitusi, persaingan politik akan dinilai lebih sehat karena perwira tersebut tak lagi memiliki kekuatan senjata dan pasukan. "Era dwifungsi ABRI telah berakhir," kata SBY.

Menurut SBY, hal ini juga berlaku bagi para prajurit. Berbeda dengan panglima dan kepala staf, prajurit atau anggota TNI-Polri yang ingin berpolitik cukup mengajukan pengunduran diri kepada atasan masing-masing. "Politik yang fair," kata dia.

SBY mengatakan kecakapan anggota TNI-Polri dalam dunia politik sudah ditunjukkan para purnawirawan dan senior. Beberapa mantan perwira TNI-Polri memiliki karier politik yang bagus, termasuk SBY sebagai pendiri dan Ketua Umum Partai Demokrat.

Purnawirawan lain yang juga dinilai berhasil di dunia politik adalah Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra dan Wiranto dengan Partai Hanura. Selain itu ada purnawirawan yang aktif dalam kegiatan pemenangan, yaitu Luhut Panjaitan, Hendropriyono, Endriartono Sutarto, dan Pramono Edhie Wibowo. "Sebagai mantan anggota TNI-Polri pasti memiliki kecakapan," kata SBY.

FRANSISCO ROSARIANS

Baca juga:
3 Hal Tak Bisa Dilakukan Ahok sebagai Plt Gubernur
Kasus Haji, PPATK: Rekening Anggito Mencurigakan
Penghargaan Pluralisme Sultan Didesak untuk Dicabut
116 Pegawai Kementerian Agama Masuk Daftar Hitam
Kronologi Penyerangan Rumah Ibadah Kristen Sleman

Berita terkait

Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

16 Januari 2023

Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

Selain salah satu ikon Jawa Timur, Jembatan Suramadu juga menyambungkan hidup antara dua pulau. Simak sejarah singkat berdirinya jembatan tersebut.

Baca Selengkapnya

3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

11 Oktober 2022

3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

SBY mengungkapkan dengan melukis dapat mendatangkan kedamaian dalam hatinya sekaligus berharap dapat mengobati rasa rindu.

Baca Selengkapnya

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?

Baca Selengkapnya

Proliga 2022: Begini Kata SBY Usai Saksikan Bogor LavAni Kalahkan Kudus Sukun

8 Januari 2022

Proliga 2022: Begini Kata SBY Usai Saksikan Bogor LavAni Kalahkan Kudus Sukun

SBY ikut menyaksikan kemennagan Bogor LavAni atas Kudus Sukun Badak dalam laga Proliga 2022 di Sentul, Sabtu, 8 Januari.

Baca Selengkapnya

Proliga 2022: Didirikan SBY, Bogor LavAni Diperkuat Banyak Pemain Binaan Sendiri

6 Januari 2022

Proliga 2022: Didirikan SBY, Bogor LavAni Diperkuat Banyak Pemain Binaan Sendiri

Bogor LavAni, yang didirikan SBY, bakal melakukan debut dalam kompetisi bola voli paling bergengsi PLN Mobile Proliga 2022.

Baca Selengkapnya

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.

Baca Selengkapnya

Ketahui Apa Saja Gejala Kanker Prostat

2 November 2021

Ketahui Apa Saja Gejala Kanker Prostat

Kanker prostat menyasar pria dewasa sampai berusia lanjut. Apa saja gejala kanker prostat?

Baca Selengkapnya

Kanker Prostat Adalah Populer Sejak Muncul Kabar SBY Akan Berobat ke Luar Negeri

2 November 2021

Kanker Prostat Adalah Populer Sejak Muncul Kabar SBY Akan Berobat ke Luar Negeri

Sejak tersiar kabar Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengidap kanker prostat, masyarakat mencari tahu kanker prostat adalah.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat DKI Siap Lawan Upaya Makar terhadap AHY

4 Februari 2021

Partai Demokrat DKI Siap Lawan Upaya Makar terhadap AHY

Taufik menuturkan DPD Partai Demokrat dan DPC Demokrat wilayah di DKI telah meneken surat kesetiaan dan kebulatan tekad untuk setia dan mendukung AHY.

Baca Selengkapnya