Bawaslu Minta Stasiun TV Proporsional Soal Pilpres  

Reporter

Sabtu, 31 Mei 2014 06:57 WIB

Waslu telah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta KPU pusat merevisi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kampanye mengenai peraturan dan sanksi kepada pelanggar kampanye. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu Nasrullah meminta lembaga penyiaran atau stasiun televisi bersikap netral terhadap kedua pasang calon presiden dan wakil presiden, Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia juga meminta lembaga penyiaran bersikap proporsional dalam memberitakan kedua pasangan calon itu.

Apalagi, kata Nasrullah, saat ini belum masuk waktu masa kampanye calon presiden dan wakil presiden. "Lembaga penyiaran juga diminta untuk mendidik dengan tidak menyiarkan kampanye hitam," kata Nasrullah, di Gedung Bawaslu, usai rapat koordinasi dengan beberapa lembaga negara, Jumat, 30 Mei 2014. (Baca:Gandeng Pemilik Media, Jokowi Prabowo Duel di TV)

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Bidang Kelembagaan Fajar Arifianto Isnugroho menyatakan akan menindak stasiun televisi yang kedapatan memberikan pemberitaan tidak berimbang terhadap salah satu pasangan calon. "Hari ini kami sudah berikan penjelasan bahwa akan kami kenakan sanksi administratif bagi stasiun televisi yang melanggar," kata Fajar.

Dalam menindak dan memberikan sanksi, KPI juga berkonsultasi dengan Dewan Pers. Pasalnya, pemberitaan di salah satu stasiun televisi mengenai salah satu pasangan calon, meski dianggap berlebihan, tetap diakui masih mengandung kaidah dan kode etik jurnalistik.

"Sehingga hal seperti itu agak sulit ditindak karena wewenang kami dibatasi Undang-Undang Penyiaran," kata Fajar. "Tapi kami sudah melayangkan peringatan kepada beberapa stasiun televisi untuk proporsional dan berimbang."

Anggota Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Agustiano Tio, juga meminta seluruh stasiun televisi untuk bersikap netral. Dia juga meminta agar pemberitaan mengenai Jokowi-JK di sebuah stasiun televisi agar tetap proposional. (Baca:Aksa Mahmud Kampanye Hitam Untungkan Jokowi JK)

"Netralitas media penyiaran, baik elektronik maupun cetak," ujarnya. "Ada perimbangan dalam memberikan berita. Kontennya juga positif."

REZA ADITYA

Terpopuler:
Didit Hediprasetyo, Putra Prabowo yang Mendunia

Kivlan Zein Ancam Adukan Komnas HAM ke Ombudsman

Umat Katolik di Sleman Diserang Kelompok Bergamis
Prabowo Dikabarkan Bikin Usaha Bareng Pacar

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

6 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya