Pendukung Jokowi-JK di Yogya Masih Galau

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Kamis, 29 Mei 2014 19:19 WIB

Relawan pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-JK melakukan aksi "Gerakan 1000 Rupiah Jokowi-JK" di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, (25/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah partai koalisi pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Yogyakarta mengaku masih kebingungan melangkah dalam mempersiapkan strategi pemenangan.

Sebab, sejumlah partai sekutu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)-selaku pengusung Jokowi-JK-pada pemilu legislatif lalu gagal meraih satu pun kursi dewan. Di antaranya yang gagal duduk di parlemen tingkat kota Yogya seperti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). "Perolehan suara pemilu legsilatif lalu turut mempengaruhi gerak kami dalam koalisi di daerah," kata Ketua Partai Hanura Kota Yogyakarta Bambang Hendarto, Kamis, 29 Mei 2014.

Menurut Bambang, kebingungan partainya menggalang pemenangan Jokowi-JK di daerah, juga dipengaruhi basis massa yang berhasil dihimpun untuk pemenangan pemilu legislatif. Tapi karena saat ini keterwakilan partai itu di DPRD nihil, mereka hanya bisa menunggu koordinasi dan instruksi dari mitra koalisi yakni PDIP. "Kami akui masih galau, mau bergerak menggarap kalangan massa yang mana, jadi masih menunggu koordinasi dari koalisi daerah," kata dia.

Di Kota Yogya, Hanura tercatat sebagai partai paling bontot perolehan suaranya dalam pemilu legislatif lalu. Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogya mencatat, partai itu hanya berada diurutan tiga terbawah dari 12 partai politik yang bersaing. Dengan perolehan suara hanya sekitar 3.500 suara. "Tapi kami selama ini tetap hadir dalam pertemuan internal dengan koalisi, untuk merumuskan pemenangan bersama Jokowi-JK," kata Sekretaris Hanura Kota Yogya, Budi Santoso.

Dari koalisi PDIP di Kota Yogya yang bernasib apes saat pemilu dan tak mendapat satupun kursi tingkat DPRD Kota, ada juga PKB. Dengan perolehan suara hanya 3.000-an dan berada di peringkat sepuluh. Namun, Ketua PKB Kota Yogya Ahmad Riyanto mengaku partainya tetap semangat mengusung pasangan Jokowi-JK kali ini. "Karena ada pak JK sebagai orang NU (Nahdlatul Ulama) yang menjadi cawapres, beliau yang akan kami angkat dan genjot pilpres ini," kata dia.

Ketua PDIP Kota Yogya Sudjanarko membantah jika gagalnya partai koalisi yang meraih kursi dewan akan mengganggu proses pemenangan Jokowi-JK. "Pemilu legislatif dan presiden sangat berbeda, saat ini ketokohan akan sangat menentukan, bukan banyaknya suara partai atau perolehan massa saat legislatif lalu," ujarnya.

Sudjanarko mengatakan meski tiga dari lima partai pengusung Jokowi-JK di Kota Yogya gagal meraih kursi dewan, mereka bukan penggembira. "Kami posisikan sama dengan lainnya, terlibat penuh dalam pemenangan," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Berita Terpopuler:
Kejutan Berlanjut, Serena Tergulung
Cadbury Berbabi, Muslim Indonesia Diminta Waspada
'Tukang Gesek' di Bus Transjakarta Tertangkap
Robert De Niro Blakblakan Ayahnya Gay

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

2 menit lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

22 menit lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

1 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

2 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

3 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

7 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

8 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

9 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

9 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

14 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya