TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum menentukan corak pakaian yang bakal dikenakan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla di foto surat suara. Pemakaian kemeja kotak-kotak untuk Jokowi dan kemeja putih untuk JK baru sebatas kampanye pemilihan umum.
“Untuk surat suara kami masih memprosesnya,” kata juru bicara tim Jokowi-JK, Hasto Kristianto, saat dihubungi, Selasa, 27 Mei 2014.
Dia menuturkan alasan Jokowi dan JK menggunakan seragam yang berbeda. Warna putih yang kerap dipakai Jokowi sudah diikuti oleh pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Oleh karena itu, Jokowi kembali ke kemeja kotak-kotak. Jokowi memang identik dengan kemeja kotak-kotak saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Hasto yakin perbedaan seragam ini tak akan membuat keduanya terlihat tak kompak. Menurut dia, ini justru memperlihatkan Jokowi-JK bisa mempersatukan perbedaan dan menjadikan kepemimpinan yang satu. Dia yakin keduanya memiliki visi misi yang sama dalam memajukan bangsa. Menurut dia, visi misi ini yang lebih penting bagi masyarakat. (Baca juga:Kemeja Putih Prabowo Diklaim Hanya Rp 150 Ribu)
Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, memperkenalkan seragam resmi yang akan digunakan dirinya bersama calon wakil presiden Jusuf Kalla dalam masa kampanye Pemilihan Umum 2014. Jika pada pemilihan terdahulu pasangan calon presiden dan wakil presiden ini mengenakan pakaian senada, pada pemilihan kali ini mereka akan mengenakan pakaian berbeda. "Saya akan memakai kemeja kotak-kotak, sedangkan Jusuf Kalla memakai kemeja putih," kata Jokowi di Ancol, Selasa lalu. (Baca pula: Motif Baju Kotak-kotak Jokowi Berganti)
WAYAN AGUS PURNOMO
Terpopuler
Di KPK, Airin Matikan Rokok Wartawan
Chevron Ancam Alihkan Rencana Investasi US$ 12 M
Purdi Chandra Ditahan, Primagama Tak Goyang
Berita terkait
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi
4 jam lalu
Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
7 jam lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca SelengkapnyaPria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana
7 jam lalu
Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.
Baca SelengkapnyaMusa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024
7 jam lalu
Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.
Baca SelengkapnyaBerita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen
8 jam lalu
Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?
9 jam lalu
Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?
Baca SelengkapnyaRelawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?
9 jam lalu
Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?
Baca SelengkapnyaApa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?
9 jam lalu
Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?
Baca SelengkapnyaAgar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang
10 jam lalu
Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaTidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai
10 jam lalu
Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.
Baca Selengkapnya