Jaga Netralitas, Bawaslu Batasi Hubungan dengan Relawan

Reporter

Selasa, 27 Mei 2014 07:52 WIB

Komisioner Bawaslu, Nasrullah. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan meminimalkan hubungan dengan para relawan yang membantu penyelenggaraan pemilu.

"Bawaslu harus tetap menjaga independensi dalam pelaporan pelanggaran kampanye, jadi kami membatasi komunikasi dengan para relawan pemilu, terutama mereka yang sudah condong ke salah satu calon," kata anggota Bawaslu, Nasrullah, saat ditemui dalam acara peluncuran dan sosialisasi tampilan web baru MataMassa di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 26 Mei 2014. (Baca juga: Sengketa Pemilu, Bawaslu Siapkan Data Pembanding)

Namun, kata Nasrullah, Bawaslu tetap terbuka dalam menerima laporan pelanggaran pemilu oleh para relawan. Nasrullah mengatakan Bawaslu senang dengan adanya MataMassa sebagai gerakan independen yang berani ambil bagian dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu tetap membutuhkan relawan pelapor, kata Nasrullah, karena laporan-laporan tersebut dapat membantu Bawaslu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di setiap wilayah di Indonesia.

Menurut Nasrullah, tantangan terberat bagi Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan pemilu adalah politik uang. Adapun perkara pemanfaatan dinasti keluarga yang banyak digunakan sebagai cara seseorang untuk maju sebagai calon legislator, kata Nasrullah, masih sulit diusut satu per satu.

Dia menambahkan, penyelidikan terhadap pelanggaran pidana dalam proses pemilu juga sulit dituntaskan karena masalah pidana melibatkan banyak pihak, seperti kejaksaan dan kepolisian.

Nasrullah juga menjelaskan, dalam pemilu legislatif April 2014, terdapat 9.553 laporan. Sebanyak 2.033 laporan bukan merupakan pelanggaran pemilu. Sedangkan 186 kasus merupakan pelanggaran pidana. Sisanya merupakan pelanggaran dalam hal administrasi. (Baca: Bawaslu Selidiki Video Pemilu Gila)

YOLANDA RYAN ARMINDYA




Berita Terpopuler
Tersangka, Suryadharma Jadi Calon Menteri Prabowo
Kasus Haji, Anggito Curhat ke Syafii Maarif
Posko Jokowi di Setiabudi Dibakar

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

2 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

3 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

12 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

12 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya