Selama dua jam perjalanan, Jusuf Kalla menyempatkan membaca berbagai media massa nasional. TEMPO/ Nita Dian
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan Jusuf Kalla dipilih sebagai calon presiden pendamping Joko Widodo alias Jokowi atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah karena Kalla dinilai bisa mendongkrak perolehan suara Jokowi. "Pak JK memiliki elektabilitas tinggi," ujarnya sebelum memasuki kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin, 19 Mei 2014.
Kalla, kata Muhaimin, juga diminati karena menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Organisasi kemasyarakatan Islam ini dikenal memiliki puluhan juta pendukung dan sebagian besar dekat dengan PKB. (Baca: Rajin Olahraga Kalla Kuat Kayuh Sepeda)
Faktor lain, Muhaimin menambahkan, Kalla memiliki pengalaman yang mampu melengkapi Jokowi ketika memerintah nanti. "Saling mengisi, menopang, dan menutupi kekurangan untuk optimalisasi pemerintahan," katanya. Cak Imin--sapaan Muhaimin--mengatakan PKB sepenuhnya mendukung Kalla sebagai cawapres Jokowi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan nama Jusuf Kalla sempat bersaing dengan kandidat lain, seperti mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ryamizard Ryacuddu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. Ketika diadu, kata Tjahjo, Kalla ternyata memiliki lebih banyak keunggulan.
Pemilihan Kalla sendiri tak mendapat dukungan penuh dari kader PDI Perjuangan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Papua Komaruddin Watubun menyayangkan bila akhirnya partainya mengusung Kalla sebagai calon wakil presiden. Menurut Watubun, keputusan itu bertentangan dengan pilihan regenerasi politik yang sudah diterapkan Megawati saat memilih Jokowi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
6 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
