TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay optimistis sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi akan berkurang drastis. Sebabnya, KPU membuka ruang diskusi sebebas-bebasnya saat rapat pleno yang mendata jumlah suara partai-partai. "Dengan apa yang dilakukan lebih dari sepuluh hari ini, kami yakin bahwa sengketa ke MK akan turun drastis," katanya di Gedung KPU, Rabu, 7 Mei 2014.
Menurut Hadar, dibukanya ruang diskusi membuat pelaksanaan rapat pleno tertunda dari waktu yang ditargetkan sebelumnya. KPU pun, katanya, harus mengubah Peraturan KPU terkait jadwal penghitungan suara. KPU menetapkan 9 Mei sebagai batas akhir penetapan hasil rekapitulasi. "Kami optimis bisa selesai 9 Mei," ujar Hadar.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan penundaan batas waktu penetapan hasil rekap disebabkan dua hal. Pertama, penumpukan dari daerah yang tidak bisa diselesaikan di jenjangnya. "Kegagalan di kabupaten/kota berdampak ke provinsi, lalu berdampak ke nasional," ujar Titi.
Kedua masalah integritas dan keberpihakan penyelenggara yang selalu menumpuk dan dibuka di tingkat nasional. Ditambah lagi, kata Titi, penyelesaian di tingkat nasional juga membuka ruang untuk itu. "Sampai kelurahan dan TPS pun dibahas, harusnya kan enggak perlu," ujarnya.
Hingga hari ke-12 Rapat Pleno Penetapan Penghitungan Perolehan Hasil Suara Nasional, KPU telah mengesahkan 16 provinsi, yakni Bali, Sulawesi Barat, Gorontalo, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Banten, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung. (Baca: Rekap Suara Tak Selesai 9 Mei, KPU Bisa Dipidana)
TIKA PRIMANDARI
Terpopuler:
Foto Seksi Maria Renata Disorot Media Australia
Jokowi Datang, Kepala Sekolah Renggo Pingsan
Briptu Eka: I Love You, My Hubby
Didakwa Banyak Kasus, Atut Terancam Tua di Bui
Mahasiswa Indonesia di Australia Tolak Prabowo
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
6 Maret 2024
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaCatatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSelama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif
18 Februari 2024
Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaPolitik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014
1 November 2023
Jokowi mengundang makan siang 3 capres. Langkah yang sebelumnya pernah dilakukan SBY pada 2014, mengundang buka puasa bersama capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan
7 Agustus 2023
Relawan Jokowi yang mendukung Prabowo di Jatim dianggap tak memiliki jejak rekam mendukung Jokowi di Pemilu 2019.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaPPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
27 Juni 2023
Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi alias Awiek menilai kualifikasi diri mantan Panglima TNI Andika Perkasa cocok sebagai ketua pemenangan Ganjar Pranowo
Baca Selengkapnya