Calon Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, (3/5). Jokowi dan Jusuf Kalla bersilahturahim sebelum berangkat menuju kota tujuan masing-masing. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengaku telah mengantongi satu kandidat calon wakil presiden yang akan mendampinginya nanti. Jokowi juga sudah memberi tahu ke Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. "Bu Mega juga sudah setuju," kata Jokowi setelah memberi sambutan di Panti Marhaen, Semarang, Minggu malam, 4 Mei 2014.
Sebelumnya, dua nama disebut-sebut berpeluang besar menjadi pendaping Joko Widodo dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Dua orang itu adalah mantan wakil presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. Keduanya juga sudah bertemu dengan Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh. Partai NasDem adalah partai yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan. (Baca juga: JK-Surya Paloh Bertemu, Apa yang Dibicarakan?)
Dari sejumlah kriteria yang pernah diungkapkan elite PDI Perjuangan, Jusuf Kalla punya peluang besar menjadi pendamping Jokowi. Sejumlah kalangan internal PDI Perjuangan, misalnya, menyebutkan calon wakil presiden pendamping Jokowi harus punya pengetahuan ekonomi, punya jaringan luar negeri yang kuat, dan berpengalaman di bidang pemerintahan. Faktor usia yang sempat menjadi penghambat Jusuf Kalla kini sudah tidak lagi dipersoalkan. "Usia penting, tapi tidak usah terlalu jauh dipikirkan," kata Ketua PDI Perjuangan Mindo Sianipar.
Partai Banteng juga mensyaratkan pendamping Jokowi harus mampu mengangkat elektabilitas calon presiden dari partainya itu. Dari sejumlah hasil survei satu tahun terakhir, JK merupakan tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi dibanding kandidat lain, seperti Mahfud Md.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
59 menit lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
