Calon Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, (3/5). Jokowi dan Jusuf Kalla bersilahturahim sebelum berangkat menuju kota tujuan masing-masing. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif mempunyai kriteria tersendiri mengenai calon presiden dan calon wakil presiden. Bahwa yang terpenting mereka paham masalah kebangsaan.
"Soal gender, usia, enggak penting," kata Syafii saat menunggu kedatangan calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi di kediamannya di Perumahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, Sabtu, 3 Mei 2014.
Persoalan kebangsaan yang dimaksud adalah capres dan cawapres tersebut bisa diajak untuk membangun penuh kedaulatan negara. Syafii pun mengatakan, siapa yang kini menjadi penguasa pertambangan hingga perbankan di Tanah Air kalau bukan bangsa asing.
"Milik kita habis oleh orang-orang asing," kata Syafii. Syarat lainnya, para calon tersebut harus memahami persoalan perekonomian nasional. Minimal paham ekonomi makro. "Saya berharap Jokowi paham betul."
Sementara itu, Syafii mengaku telah mengetahui siapa cawapres yang akan dipasangkan dengan Jokowi. Meski pengumumannya baru akan disampaikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 9 Mei mendatang.
Hingga saat ini sudah ada tiga nama yang diseleksi masuk tiga calon utama, yaitu Jusuf Kalla, Mahfud Md., serta Ryamizard Ryacudu. Hanya saja, Syafii menolak menyebut nama. Dia pun enggan mengungkapkan, apakah calon tersebut dari sipil atau militer.
Namun Syafii meyakini, cawapres yang telah ditentukan itu memahami persoalan kebangsaan. "Saya rasa iya. Kami kan enggak bisa memuaskan semua orang. Jokowi perlu didampingi oleh orang yang berpengalaman dan bisa bekerja sama" tutur Syafii.
Namun saat ditanyakan lebih lanjut apakah cawapres yang dimaksud adalah Jusuf Kalla, Syafii enggan menjawab. Dia pun mengaku tidak mengetahui apabila Jokowi dan Jusuf Kalla sempat bertemu di Bandara Halim Perdanakusuma menjelang keberangkatan Jokowi ke Yogyakarta.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
2 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
