TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh untuk mengklarifikasi soal ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama. “Meminta Menteri Pendidikan Nasional mengambil tanggung jawab sepenuhnya terhadap persoalan ini,” kata Jokowi melalui siaran pers dari media center PDI Perjuangan, Jumat, 2 Mei 2014.

Klarifikasi ini, menurut Jokowi, penting untuk menghindari terjadinya penyesatan informasi publik. Dia mengkhawatirkan soal ujian nasional ini bisa merugikan nama baik.

Ihwal waktu penyelenggaraan ujian nasional, Jokowi tak setuju adanya pengunduran jadwal. Menurut dia, penundaan waktu penayangan bakal meresahkan masyarakat. “Terutama siswa-siswa yang sudah mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional,” ucapnya.

Penggunaan nama tokoh politik sempat menuai kontroversi saat pelaksanaan ujian nasional untuk siswa tingkat menengah atas beberapa pekan lalu. Yang santer dibicarakan adalah masuknya profil calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo dalam naskah ujian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Belakangan, naskah serupa ditemui dalam naskah ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama seperti yang dilaporkan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menjamin tak akan ada lagi kasus penggunaan nama tokoh-tokoh politik dalam naskah Ujian Nasional. Kasus naskah yang terlanjur dicetak saat ini telah ditarik dan diganti dengan naskah yang baru. "Lihat saja besok, apakah nama-nama itu keluar," ujarnya pada Kamis lalu.

SUNDARI

Berita lain:
Buruh Perusahaan Prabowo Tagih Tunggakan 4 Bulan Gaji
Dosa Hary Tanoesoedibjo pada Hanura
5 Kebiasaan yang Menyebabkan Perut Buncit
Sri Mulyani Tegur Boediono Soal Century
NasDem: Jokowi itu Produk Lokal
Terungkap, Moyes Kecewa Berat pada Bintang MU Ini