TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, menyatakan, jika dirinya terpilih sebagai presiden, pemerintahannya nanti akan melahirkan kebijakan politik yang berpihak pada kaum buruh dan pekerja. Kebijakan nasional, kata dia, juga harus memperkuat industri nasional. Sebab, tidak ada industri yang kuat tanpa buruh yang kuat.
"Yang paling penting ke depan adalah sebuah dialog sosial antara pemerintah pusat, daerah, dan buruh, sehingga tidak perlu lagi harus ada demo tiap ada kenaikan upah. Lebih baik dialog sosial, mencari solusi yang baik," kata Jokowi di hadapan puluhan buruh di Taman Suropati, Kamis, 1 Mei 2014. Meski tidak menyarankan melakukan demonstrasi saat peringatan Hari Buruh Internasioanl, Jokowi tetap menghormati buruh yang berdemo lantaran itu merupakan hak konstitusional dari warga. (Baca: Belum Jadi Presiden, Jokowi Sudah Dirongrong Buruh)
Jokowi mengatakan yang terpenting bagi buruh adalah adanya kondisi pekerjaan yang layak, upah layak, dan hidup layak. "Saya kira golnya ke situ. Itu bisa kita lakukan kalau mau. Kita memperjuangkan kondisi industri nasional yang kuat," katanya.
Jokowi berkomitmen memperjuangkan jaminan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945, terutama jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, yang sesuai dengan perintah UU, harus di jalankan pada Juli 2015.
Jokowi juga menyatakan akan berjuang dalam penyelesaian beberapa undang-undang, yaitu UU Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, UU Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah, UU Kesehatan (lex specialis: UU Keperawatan, UU Kebidanan), dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Regulasi lain yang harus direvisi adalah UU Ketenagakerjaan, UU Penyelesaian Hubungan Industrial, serta UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
ANANDA TERESIA
Berita Terpopuler:
Jagal Tangerang Bantai 3 Orang Dalam Sejam
Usai Makan Bersama, Jagal Tangerang Beraksi
Ini Pemicu Jagal Tangerang Habisi Sekeluarga
Dikabarkan Masuk Islam, Sophia Latjuba: Sudahlah..
Setelah Membantai, Jagal Tangerang Gasak Uang
Berita terkait
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
2 menit lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
1 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
1 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
2 jam lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
3 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
3 jam lalu
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?
3 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaIni Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS
4 jam lalu
Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi
5 jam lalu
Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo
6 jam lalu
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.
Baca Selengkapnya