Calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, menilai Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, sebagai orang yang mempunyai kebesaran hati. Jokowi mengatakan koalisi ini untuk semakin memantapkan sistem presidensial ketika dia duduk di pemerintahan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan pembicaraan terkait koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah mendekati final meski masih ada beberapa perbedaan yang harus disamakan. Tetapi Jokowi tidak membantah atau membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa PKB adalah mitra baru koalisi PDI Perjuangan. (Baca : PDIP atau Gerindra, Siapa yang Dipilih PAN? ).
"Finalisasi itu kan masih perlu ketemu. Kami inginnya semua bisa selesai cepat, tapi kan prosesnya tidak secepat itu," kata Jokowi di rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati Jakarta Pusat, Sabtu, 26 April 2014.
Jokowi mengatakan PDI Perjuangan maupun PKB masih saling menimbang kesepakatan koalisi. Menurut Jokowi, perbedaan yang muncul antara PKB dan PDI Perjuangan adalah agenda dan langkah besar yang akan dilakukan ke depan untuk bangsa dan negara. "Kami ingin menggiring seperti apa pemikiran, gagasan, dan agenda ke depan untuk bangsa dan negara," ujar Jokowi. (Baca juga : Kisruh Internal Tak Gembosi Koalisi PPP-Gerindra?).
Saat ditanya mengenai waktu pengumuman deklarasi mitra koalisi baru PDI Perjuangan, Jokowi enggan menyebutkannya. Padahal pada Jumat 25 April 2014, Jokowi mengatakan hari ini PDI Perjuangan akan segera menambah mitra koalisi. "Hari ini kan masih sampai jam 12 malam, ya masih bisa saja kan," begitu Jokowi berkilah. (Baca : Koalisi PPP-Gerindra di Ujung Tanduk).
Pada awal April 2014, Jokowi datang ke Kantor Dewan Pengurus Pusat PKB di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat. Jokowi berangkat dari rumah dinasnya bersama Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan Teten Masduki. Sementara itu, dari kubu PKB hadir Ketua Umum Muhaimin Iskandar, Sekjen Imam Nachrowi dan Ketua Fraksi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat, Marwan Jaffar.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
