Sejumlah warga menggunakan hak suaranya saat pemungutan suara ulang Pemilu Legislatif 2014 di Lingkungan Wanasari, Denpasar, Bali (20/4). (TEMPO/Johannes P. Christo)
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nasrullah mengatakan ada beberapa alasan masyarakat enggan menjadi saksi dalam laporan kecurangan pemilu legislatif 9 April lalu. Menurut dia, faktor keamanan diri dan keluarga menjadi alasan utama masyarakat.
"Karena ada intimidasi, ancaman yang diberikan pihak terlapor. Itu faktanya," kata Nasrullah dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 26 April 2014. (Baca: Bawaslu Jawa Barat Usut 52 Pelanggaran Kampanye)
Sebelumnya, Bawaslu mengapresiasi kesedian masyarakat dalam ikut mengawasi proses Pemilu 2014. Kepedulian masyarakat terbilang meningkat dibanding Pemilu 2009. Namun sayangnya, mayoritas masyarakat yang melaporkan adanya kecurangan pemilu enggan menjadi saksi di meja hijau.
Walhasil, Bawaslu kesulitan membuktikan dugaan kecurangan pemilu, terutama politik uang yang mendominasi laporan tersebut. Menurut Nasrullah, Bawaslu sudah memberikan pengertian kepada masyarakat untuk mau menjadi saksi. Namun sayang, mayoritas masyarakat tetap menolak. (Baca:Bawaslu Jabar Ungkap Cara Gelembungkan Suara)
Meskipun begitu, Bawaslu tetap berupaya mengusut pelaku kecurangan pemilu dan politik uang seadanya. Akibatnya, hasil penegakan hukum tak optimal.
"Putusan pengadilan ada yang dibebaskan, ada juga yang dihukum," kata dia. "Tentu minimnya saksi menghambat upaya kami tegakkan hukum dalam pemilu."
Selain upaya hukum, Bawaslu juga memprioritaskan koreksi hasil penghitungan akibat kecurangan pemilu. Caranya, Bawaslu lebih mengedepankan sisi administrasi dengan mencocokkan berita acara hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota yang dianggap bermasalah. Jika tim dari Bawaslu menemukan ketidakcocokan jumlah suara, maka penghitungan ulang akan dilakukan. (Baca:Bawaslu Kecewa Pelanggar Pemilu Dihukum Ringan)
"Jika dalam pencocokan itu kami temukan lagi ada petugas yang sengaja bermain, akan kami proses hukum," Nasrullah menegaskan.
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
12 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
