TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum menduga, dari sekitar 500 calon anggota dewan yang memenangi pemilu legislatif 2014, sebagian bermain curang dengan politik uang. Walhasil, Bawaslu pesimistis caleg penghuni Senayan 2014-2019 seluruhnya lahir dari proses yang jujur dan adil, sesuai asas pemilu.

"Berapa jumlahnya, kami belum bisa pastikan, tapi kami duga kuat ada yang main money politic," kata Nasrullah, anggota Bawaslu, dalam diskusi Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 26 April 2014. (Baca: Bawaslu Jatim Temukan 132 Pelanggaran Pemilu)

Permainan duit ini bukan hanya menyasar calon pemilih. Teknik bagi-bagi amplop kepada masyarakat jelang pencoblosan atau serangan fajar tak lagi dominan. Saat ini para pelaku politik uang lebih menyerang para penyelenggara pemilu. "Kami yakin ada pencurian suara yang dilatarbelakangi uang," Nasrullah menegaskan.

Buktinya Bawaslu pernah menangkap basah ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara di sebuah daerah yang dirahasiakan Nasrullah sedang mencoblosi sendiri kertas suara. Namun Bawaslu mengaku kesulitan jika mengusut kecurangan penyelenggara pemilu berdasar aduan masyarakat. Sebab, masyarakat yang melapor tak bersedia jika dijadikan saksi. "Jadi tak mungkin kami bawa saksi dari Bawaslu sendiri, malah mengada-ada," katanya. (Baca: Bawaslu Jabar Ungkap Cara Gelembungkan Suara)

Kesulitan lain, Bawaslu tak bisa sembarangan menjerat pelaku politik uang. Alasannya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak menyebutkan sembarang orang bisa disangkakan politik uang.

"Undang-undang itu hanya membebankan politik uang ke peserta dan pelaksana pemilu," katanya. "Kalau pelakunya tim sukses atau orang lain di luar peserta, agak susah." (Baca: Bawaslu Jawa Barat Usut 52 Pelanggaran Kampanye)

Meski begitu, Bawaslu yang dibantu penyidik dari kepolisian dan jaksa dari kejaksaan tetap berupaya menjerat pelaku politik uang. "Nanti diputus pengadilan seperti apa, kami tak tahu. Kami jelas tak bisa pengaruhi pengadilan," katanya.

INDRA WIJAYA

Terpopuler:
Wawancara Khusus Kepala JIS: Kasus Ini Amat Berat
Enam Karyawan Outsource JIS Mengidap Herpes
Prabowo-Hatta Dideklarasikan di Grahadi Surabaya