TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia mengakui lamban dalam mengatasi iklan politik yang telah bermunculan sebelum masa kampanye pemilihan legislatif. Tak ingin kembali terulang, KPI berjanji akan menindak tegas ke setiap stasiun televisi yang sudah memunculkan iklan politik di luar waktu kampanye pemilihan presiden.

"Di pemilihan presiden kami tidak mau terlambat. Bulan depan ditetapkan siapa saja pasangan calon presiden, kami akan mengejarnya tanpa menunggu masa kampanye," kata Komisioner KPI Rachmat Arifin di kantornya, Jalan Gadjah Mada, Jakarta, Jumat 25 April 2014.

Menjelang pilpres, Rachmat menyatakan, KPI mensinyalir adanya pelanggaran yang dilakukan pemilik televisi meski bukan calon presiden di pemilihan umum kali ini. "Karena itu, kami akan tegas bertindak dalam mengawasi jalannya kampanye pilpres," tutur Rachmat.

Selain itu, dalam rapat kerja nasional yang dilakukan di Jambi dari 21 sampai 24 April 2014, Rachmat mengungkapkan, KPI mengeluarkan pernyataan politik. KPI meminta semua lembaga penyiaran di masa kampanye. "Jangan sampai ada yang curi start. Kami meminta lebih disiplin," ujarnya.

Rachmat juga membeberkan enam stasiun televisi yang banyak melakukan pelanggaran sepanjang pemilihan legislatif lalu. Mereka antara lain RCTI, Global TV, dan MNC TV, yang merupakan milik grup MNC. Lalu grup dari Vivanews, TV One dan ANTV. Terakhir adalah Metro TV, milik Surya Paloh.

Grup MNC, kata Rahcmat, pemberitaan Partai Hanura serta Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo sampai masuk ke wilayah jurnalistik. "Bahkan sampai masuk ke sinetron Tukang Bubur Naik Haji," ujar Rachmat. "Semua wilayah dimasuki."

Begitu juga dengan Metro TV yang bermain di pemberitaan dan iklan. Sementara grup Vivanews kecenderungan bermain di iklan. Rachmat menyatakan, KPI kecewa dengan keenam stasiun itu karena wilayah jurnalistik dimasuki kepentingan politik. "Kami prihatin," ujarnya.

Koordinator Remotivi, Muhammad Heychael, menyatakan pihaknya meminta KPI membuat laporan terkait stasiun-stasiun televisi yang melakukan pelanggaran semasa pileg. "Ada laporan mingguan, tapi kinerja stasiun televisi secara keseluruhan belum dibuat," ujar Heychael.

SINGGIH SOARES

Berita lain:
KPK Geledah Rumah Petinggi HP
Kebakaran Pasar Senen, 33 Unit Damkar Diturunkan
Ahok Sewot Lagi Soal Bus Hibah
Terpilih Lagi, Eko Patrio Punya Resep Khusus
KPK Satroni Tiga Rumah Mewah di Bintaro dan BSD
6,7 Juta Pria Indonesia Doyan Seks Sembarangan