Cawapres PDIP Harus Bukan Pesaing Jokowi  

Reporter

Selasa, 22 April 2014 06:51 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Joko Widodo haruslah orang yang tidak akan mengancam posisinya dalam lima tahun ke depan. Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi, mengatakan PDI Perjuangan harus memastikan agar pasangan Jokowi nantinya bukan pesaing dalam kontestasi pemilihan presiden 2019.

Syarat tersebut dipandang Haryadi sebagai harga mati untuk menentukan pasangan Jokowi. "Pasangannya harus dipastikan secara politik bukan orang yang mengancam jadi pesaing Jokowi dalam kontestasi 2019," kata Haryadi pada Tempo, Senin, 21 April 2014.

Akan berbahaya bagi Jokowi jika pasangannya nanti bisa memupuk modal politik untuk kontestasi lima tahun ke depan. Apalagi, PDIP menyatakan bahwa tahun ini merupakan tahun penentuan. Tidak hanya ingin memunculkan presiden, tetapi juga kepemimpinan nasional. Artinya, dalam 10 tahun berikutnya, ada regenerasi dari PDIP yang akan meneruskan kepemimpinan Jokowi.

Selain itu, PDIP juga perlu mempertimbangkan dua syarat lain, yaitu kesamaan perspektif ideologis dan bisa melengkapi kekurangan Jokowi. Menurut Haryadi, Jokowi memang mempunyai pengalaman dan pengetahuan mikro yang baik. Namun dari sisi perspektif makro internasional, Jokowi tidak cukup kuat walau memiliki pengetahuan. Meskipun demikian, dua syarat ini masih bisa dinegosiasi.

Andaikata perolehan suara PDIP tidak mencapai ambang batas parlemen, maka bisa dipastikan partai berlambang banteng ini butuh bekerja sama dengan partai lain yang memiliki kesamaan visi tanpa mengacu pada transaksi. PDIP pun sedikit banyak menurunkan derajatnya untuk menentukan idealisasi pasangan calon presiden. Mau tidak mau, pihak kekuatan yang akan diajak bekerjasama atau berkoalisi tentu ingin mendapat porsi-porsi yang dianggap strategis. "Kalau itu persoalannya, PDIP sedikit terpaksa juga harus berpikir pragmatis," katanya.

Calon wakil presiden bisa jadi berasal dari partai lain, bisa juga ditentukan PDIP sendiri. Meski tidak bersedia menyebut nama, tapi Haryadi mengatakan calon wakil presiden Jokowi bisa juga dari kalangan profesional yang ditunjuk PDIP tapi tidak akan berpotensi menjadi pesaing Jokowi. "Yang jelas, kalaupun dari partai lain, track record-nya harus bersih," ujarnya.

Namun, pada periode kedua nanti, bisa dipastikan Jokowi akan dipasangkan dengan kader PDIP yang telah disiapkan untuk menggantikannya pada periode berikutnya.

Haryadi juga menyambut positif deklarasi pasangan Jokowi dalam waktu dekat. Tidak hanya Jokowi, tapi juga calon-calon presiden lainnya juga harus segera menentukan pasangan masing-masing. Dengan begitu, mereka bisa segera melakukan konsolidasi organisasi pemenangan dan berbagi peran.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Berita lain:
Kasus Murid TK JIS, Tersangka Wanita Jadi Otaknya
Wali Kota Risma Arak Socrates Award Keliling Kota
Dukungan Pencopotan Suryadharma Meluas di Daerah

Berita terkait

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

8 menit lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

1 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

2 jam lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

2 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

5 jam lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

5 jam lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

6 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

6 jam lalu

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Penugasan untuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro dari Jokowi berlaku per hari ini.

Baca Selengkapnya

Sekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna

7 jam lalu

Sekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna

Seorang warga Kabupaten Muna terluka kejatuhan dahan pohon saat helikopter superpuma yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat di alun-alun.

Baca Selengkapnya

198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

7 jam lalu

198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

Sebanyak 198 PSN telah rampung dibangun selama periode 2016 hingga 2024, dengan nilai proyek Rp1.614 triliun, sementara yang lelet akan dievaluasi.

Baca Selengkapnya