TEMPO.CO, Jakarta - Konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) makin memanas. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyebut langkah Romahurmuziy menyelenggarakan musyawarah kerja nasional sebagai langkah liar.

"Rapimnas dan mukernas itu liar," kata Suryadharma saat ditemui di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 21 April 2014. Dia menegaskan, yang berhak menyelenggarakan musyawarah kerja nasional adalah ketua umum. "Bukan oleh wakil ketua umum atau sekjen yang sudah dirotasi," katanya.

Suryadharma mengatakan PPP memiliki empat wakil ketua umum dan banyak ketua. Jika semuanya menyelenggarakan rapat, kata dia, akan ada banyak rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah kerja nasional (mukernas). Karena itu, kata Suryadharma, kegiatan penting di partainya hanya ditandatangani oleh ketua umum.

Dia mengatakan ukuran setiap tindakan yang dia lakukan adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Meskipun kubu Romahurmuziy sepuluh kali menyelenggarakan rapimnas, hasilnya tetap tidak sah.

Suryadharma menjelaskan, pencopotan Suharso Monoarfa sebagai wakil ketua umum dan Romahurmuziy sebagai sekretaris jenderal sudah memenuhi aturan. Dia membantah jika rapat yang dia lakukan tak kuorum. Dia mengingatkan PPP memiliki pengurus aktif dan tidak aktif. PPP memiliki mekanisme jika rapat tak kuorum.

"Dalam aturan organisasi, jika tak kuorum, ditunggu sampai waktu tertentu. Jika tetap tak kuorum, rapat tetap dilanjutkan," tuturnya.

Konflik PPP berawal ketika Suryadharma menghadiri kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya. Tindakan tersebut mendapat kritik keras dari sejumlah petinggi partai. Kritik ini dibalas oleh Suryadharma dengan pemecatan sejumlah pengurus. Sejumlah pengurus yang dicopot menggelar rapat tandingan dan memberhentikan sementara Suryadharma dari jabatannya. Rabu ini kubu Romahurmuziy akan menyelenggarakan musyawarah kerja nasional di Bogor.

WAYAN AGUS PURNOMO