TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyebut langkah calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo alias Jokowi yang akan mengusung sistem presidensial tidak tepat. Menurut Fahri, mantan Wali Kota Solo itu tidak memahami sistem multipartisme.
"Om Joko itu enggak ngerti sistem multipartisme. Dia bilang nggak mau bagi-bagi kursi (di kabinet). Enak saja," kata Fahri sebelum mengikuti pertemuan ormas dan partai Islam di Cikini, Jakarta, Kamis, 17 April 2014. Fahri mengatakan, jika multipartisme diabaikan, presiden kesulitan jika kebijakannya berlawanan dengan DPR.
"Kalau multipartisme diabaikan, ya, kelihatan kayak jagoan tapi nanti digigit kayak di DPRD DKI Jakarta. Kalau sekian tahun anggaran tidak diketok bagaimana? Jangan sok orang sendiri yang harus jadi," kata Fahri, menambahkan. Menurut Fahri, kekuatan semua partai saat ini hampir sama besar. (Baca: Kubu Anti-Suryadharma Tak Mau Dukung Prabowo)
Berdasarkan hasil penghitungan cepat dalam pemilu legislatif 9 April lalu menunjukkan semua partai perlu berkoalisi untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Sebab tidak ada partai yang mendapat 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah secara nasional.
"PDIP jangan sembarangan. Bagaimana kalau di detik terakhir Partai NasDem enggak mau teken?" ujarnya. Menurut Fahri, hampir semua negara dengam sistem pemerintahan presidensial dengan banyak partai, berujung kegagalan seperti di Amerika Latin.
Karena dalam sistem presidensial presiden mempunyai hak prerogratif tapi dalam saat yang bersamaan DPR bersifat independen, mempunyai hak mengawasi. "Kalau cuma ada dua partai gampang, jadi partai yang satu mengawasi. Nah, kita kan nggak," katanya. (Baca pula: Jokowi Diusir Mahasiswa ITB dari Kampus)
Sebelumnya, Jokowi mengatakan Indonesia tidak mengenal sistem koalisi. Dalam sistem presidensial, Indonesia tidak mengenal konsep oposisi dan koalisi. "Namanya koalisi tidak ada, oposisi juga tidak ada. Dalam sistem presidensial, presiden diberi kewenangan penuh," kata Jokowi di Taman Suropati, Rabu, 9 April 2014.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
3 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
