TEMPO.CO, Bandung - Setelah disambut unjuk rasa sekitar seratus mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Joko Widodo alias Jokowi batal memberi kuliah umum di Aula Timur ITB, Kamis siang, 17 April 2014. Sedianya Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu akan memberi kuliah tentang aspek dan masalah Jakarta setelah menandatangani nota kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ITB. (Baca: Datang ke ITB, Jokowi Didemo Mahasiswa)
Kedatangan Jokowi diwarnai ketegangan. Sempat menghilang setelah mobil rombongan dicegat mahasiswa di gerbang kampus ITB sekitar pukul 13.00, Jokowi muncul setengah jam kemudian bersama Rektor ITB Akhmaloka dari pintu belakang aula. Di luar aula, sekitar seratus mahasiswa bergerombol berunjuk rasa. Sedangkan di dalam aula, peserta kuliah umum yang berjumlah 500 mahasiswa dan dosen sudah menunggu.
Di atas podium, Jokowi mengatakan kedatanganya itu karena diundang ITB guna menandatangani kerja sama dan memberi kuliah umum. "Tapi karena ada pro dan kontra, mau masuk saja sulit," ujarnya. "Yang mau senang ke saya, silakan. Yang tidak suka, juga silakan. Ini demokrasi," ia menambahkan. (Baca: ITB Klaim Netral dalam Proses Demokrasi)
Setelah menimbang situasi yang terjadi, Jokowi membatalkan penyampaian kuliah umum. "Saya tidak ingin bikin polemik di sini. Nanti ramai (mahasiswa) yang di dalam dan di luar," katanya. Ia memohon maaf karena hal itu. "Saya diundang harus datang. Ini menunjukkan saya berani datang ke ITB," katanya kepada hadirin.
Sejumlah mahasiswa dan dosen menyambut dengan nada kecewa. Di podium itu, Jokowi hanya bicara tiga menit. Ia lalu pamit sambil bersalaman ke hadirin di bagian depan, lalu pergi lewat pintu belakang dan naik mobil bersama Rektor ITB.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
1 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
