Rektor ITB Akhmaloka memberi sambutan di Aula Barat ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/7). ITB memberikan penghargaan pada 18 orang yang dianggap turut berjasa membangun negeri dalam rangka 92 tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka mengatakan kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bukan merupakan manuver politik. Tapi untuk meneken perpanjangan kontrak nota kesepahaman Jakarta Smart City. Ini adalah kerja sama ITB dengan Pemerintah DKI Jakarta. (Baca: Datang ke ITB, Jokowi Didemo Mahasiswa)
Akhmaloka menjelaskan, kedatangan Jokowi untuk memperpanjang perjanjian kerja sama yang berlangsung tiap lima tahun sekali.
"Konsep ini nantinya seperti di London, yang segala aktivitas warganya bisa terpantau termasuk kalau buang sampah sembarangan," ujarnya. "Tapi untuk perencanaannya sekarang sedang mengembangkan dan saya tidak hafal teknisnya itu."
Konsep Smart City merupakan cita-cita Jakarta sejak tahun lalu. Konsep ini berarti manajemen terintegrasi yang efisien sekaligus menciptakan lingkungan berkelanjutan berbasis teknologi informasi. Contohnya ada di Tokyo, Jepang; Dubai, Uni Emirat Arab; Moskow dan St Petersburg, Rusia; serta Ho Chi Minh, Vietnam.
Jokowi mengatakan penandatanganan ini merupakan perpanjangan kontrak dengan ITB yang sudah dilakukan sejak lima tahun lalu. Sejak bulan Juni 2013, harusnya sudah diperpanjang," kata Jokowi di Gedung Rektorat ITB, Taman Sari, Bandung, Kamis, 17 April 2014. "Oleh sebab itu ini kami memperpanjang lagi dan berkaitan dengan kebutuhan Jakarta." (Baca: Ini Alasan Mahasiswa ITB Tolak Jokowi Masuk Kampus)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
1 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
