TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, tak mempermasalahkan jika koalisi yang terbangun nantinya hanya melibatkan partainya dan Partai NasDem. Menurut dia, koalisi banyak partai akan percuma jika bersifat transaksional. (Baca:Projo: Koalisi PDIP-NasDem Bukan Arisan Kursi)
"Saya menyebutkanya kerja sama, bukan koalisi. Semua partai mau kerja sama ya silakan, tapi jangan minta-minta kursi. Kalau nanti hanya PDIP dan NasDem yang jadi satu, ya tidak apa-apa. Terbukti di DKI Jakarta tidak masalah," katanya dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) di Jalan Teuku Cik Di Tiro, Jakarta, Selasa, 15 April 2014.
Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan koalisi banyak partai tidak menjamin kelancaran roda pemerintahan. Dia mencontohkan, di Jakarta PDIP hanya menguasai 11 persen kursi, ditambah koalisi dengan Gerindra jadi 17 persen. "Di sana menguasai 83 persen, tapi toh pemerintahan tetap jalan. Asal didukung rakyat dan media, saya tidak takut. Yang penting langkah yang kami ambil sama atau tidak," katanya. (Baca:Pramono Edhie Mau Jadi Cawapres Jokowi)
Jokowi juga mengatakan bahwa dia akan membangun “kabinet kerja”, bukan “kabinet politik”. Hal ini untuk menghindari kabinet yang hanya menimbulkan banyak permasalahan. "Kami mau bikin kabinet kerja dan bukan kabinet politik. Sudah capek, tapi masih dibebani kabinet yang mengurusi partainya, golongannya. Pusing nanti," katanya.
Paparan Jokowi ini disampaikan pada acara forum pemred yang digelar di Restoran Horapa, Jakarta Pusat. Jokowi datang sekitar pukul 9.30 WIB. Pertemuan Jokowi dengan Forum Pemred ini untuk menggantikan acara yang batal pada pekan lalu.
Forum Pemred dihadiri oleh pemimpin redaksi dari berbagai media. Dari SCTV dan Indosiar ada Nurjaman Mochtar, JakTV Timbo Siahaan, Berita Satu TV Don Bosco Selamun, Harian Kompas Rikard Bagun, Suara Pembaruan Primus Dorimulu, Bisnis Indonesia Arif Budisusilo, Media Indonesia Usman Kansong, Republika Nasihin Masha, dan lain-lain.
ANANDA TERESIA
Baca juga:
Pelaku Sodomi Murid TK Internasional Berkomplot
Menit-menit Kemenangan Timnas U-19 atas UEA
Sri Mulyani Disebut Marah Bailout Century Membengkak
Dilaporkan sebagai Penipu, Ligwina Belum Tahu
Cerita Investasi Ferdi Hasan Hingga Rugi Rp 12 M
Berita terkait
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
3 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
4 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
5 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
5 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
10 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
10 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
11 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
11 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
18 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
19 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca Selengkapnya