Tugas Lobi Politik Jokowi Tak Bisa Dialihkan  

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 15 April 2014 09:17 WIB

Surya Paloh mempersilakan Jokowi mempertimbangkan pendampingnya, termasuk bila dari partai yang lain. Surya menuturkan pertemuan dengan Jusuf Kalla, Jumat, 11 April 2014 juga diceritakan ke Jokowi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Ari Dwipayana mengatakan bahwa tugas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui tamu-tamu politik tak bisa dibebankan kepada PDIP maupun ketua umumnya, Megawati.

"Tak bisa karena sudah mandat (calon presiden) dari Megawati untuk Jokowi. Kalau sudah mendapat mandat seperti itu, Jokowi harus bisa melaksanakan," ujar Ari saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 April 2014. (Baca: Jokowi Harus Atur Jadwal Gubernur dan Capres)

Ari mengatakan bahwa Jokowi juga harus menjalani tugas itu agar bisa membangun kerja sama, dukungan, ataupun jaringan dengan tamu-tamu politiknya. Lagipula, kata Ari, yang menjadi capres adalah Jokowi.

Hal senada dinyatakan oleh pengamat politik dan kebijakan publik Adrinof Chaniago. Adrinof berkata bahwa Jokowi tak bisa membebankan tugas blusukan politik ke partai karena Jokowi lah yang diinginkan tamu-tamunya.

"Mau enggak mau, Jokowi harus menemui mereka, seperti tamu internasional, pelaku bisnis, dan sebagainya. Mereka kan inginnya ketemu capres, Jokowi, agar bisa kenal," ujarnya.

Meskipun tak bisa membebankan tugas blusukan itu ke partai, baik Adrinof maupun Ari menegaskan bahwa bukan berarti Jokowi bisa mengesampingkan tugasnya sebagai gubernur.

"Baik tugas sebagai gubernur maupun capres, dua-duanya sama-sama penting. Jokowi harus bisa mengatur waktu agar keduanya bisa jalan bersama," ujar Ari.

Sebagaimana diketahui, sejak PDIP gagal mencapai targetnya dalam pemilu legislatif, Jokowi menjadi rajin menemui tamu-tamu penting. Salah satu kunjungan berujung pada keputusan koalisi dengan Partai Nasional Demokrat.

Kemarin, Jokowi juga melakukan pertemuan tertutup dengan Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Dalam pertemuan itu, Mahatir menyatakan dukungannya kepada Jokowi sebagai calon Presiden RI.

ISTMAN MP




Topik terhangat:
Pemilu 2014 | Jokowi | Pesawat Kepresidenan | MH370 | Prabowo


Berita terpopuler:
Siswa TK Internasional Diduga Alami Pelecehan
Jokowi dalam Soal Ujian, Pemerintah: Tak Disengaja
Konvensi Demokrat Sudah Antiklimaks

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

3 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

4 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

5 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

5 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

10 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

10 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

11 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

11 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

18 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

19 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya