Duit beratribut PAN Dilimpahkan Polisi ke Panwaslu

Reporter

Sabtu, 12 April 2014 20:56 WIB

Seorang melintas di depan mural yang menyuarakan pilkada DKI yang bersih tanpa politik uang di kawasan Cikini, Jakarta, (6/7). ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Yogyakarta -Kepolisian Resor Gunung Kidul menghentikan penyelidikan mereka atas temuan duit Rp 500 juta disertai atribut calon legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) di Rest Area Bunder Gunung Kidul pada Ahad, 6 April 2014 lalu.

"Kami limpahkan kasus temuan duit ini ke Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu)," kata Kepala Kepolisian Resor Gunung Kidul Ajun Komisaris Besar Polisi Faried Zulkarnain kepada Tempo, Sabtu 12 April 2014.

Pelimpahan kasus ke Panwaslu itu ditempuh setelah polisi menemukan asal usul duit serta motif pemiliknya. Dari penyelidikan terakhir polisi memastikan bahwa duit itu milik orang dari sebuah lembaga konsultan politik asal Surabaya. "Lembaga politik ini disewa sebuah partai yang atributnya ditemukan bersama duit itu di Gunung Kidul," kata Faried.

Lembaga konsultan politik yang dimaksud Faried bernama Pusat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdemham). Lembaga ini sering menjadi konsultan serta pelaksana survei-survei pemilu daerah di Jawa Timur.

Staf Divisi Pengawasan Panwaslu Gunung Kidul Budi Haryanto membenarkan kasus temuan duit disertai atribut caleg PAN DPR RI Ahmad Hanafie Rais serta caleg PAN DPRD DIY Arief Setiadi itu telah dilimpahkan polisi ke Panwaslu. "Kami sudah menerima pelimpahan itu," kata Budi.

Informasi yang diperoleh Panwaslu, duit itu diduga akan digunakan lembaga tersebut untuk membayar pelatihan relawan Partai PAN di Gunung Kidul. "Tapi kebenaran soal informasi itu kami masih dalami," kata dia. Rencananya, Panwaslu baru menyebar undangan klarifikasi mulai besok.

Ketua PAN Gunung Kidul Doddy Wijaya membantah jika partainya telah menyewa lembaga konsultan dari luar untuk melatih dan membayar relawan. "Partai tak pernah menyewa lembaga lain untuk melatih dan membayar saksi maupun relawan pemilu ini," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO




Topik terhangat:
Pemilu 2014 | MH370 | Pesawat Kepresidenan | Jokowi | Prabowo




Berita terpopuler:
Punya Pesawat Mirip RI, Presiden Ini Terjungkal
Siapa Dua Pilot Pesawat Baru Kepresidenan RI?
Jokowi: Saya Datang IHSG Naik

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

4 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

32 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

35 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

36 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

40 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

43 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

50 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

51 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

53 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

56 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya