Panwaslu Gunung Kidul Usut Dugaan Politik Uang

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Jumat, 11 April 2014 18:48 WIB

TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Yogyakarta - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul sejak Jumat 11 April 2014 mulai mengusut sembilan laporan dugaan politik uang selama masa kampanye terbuka hingga hari pelaksanaan pemungutan suara. Sejumlah calon legislator yang diduga terlibat politik uang itu juga akan turut diklarifikasi Panwaslu.


“Kami lanjutkan semua laporan politik uang yang sudah masuk mulai hari ini karena kasus politik uang itu menjadi skala prioritas,” kata Staf Divisi Pengawasan Panwaslu Gunung Kidul Budi Haryanto, Jumat 11 April 2014.

Calon legislator dari empat partai bakal menjadi target klarifikasi, yakni dari Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrat. Ada empat caleg PAN yang akan diklarifikasi terkait temuan duit Rp 510 juta yang disita polisi Gunung Kidul Ahad lalu. Selain uang, juga ditemukan atribut PAN bergambar Hanafi Rais, caleg DPR RI, yang dibawa lewat tiga orang kurir asal Surabaya.


“Besok Minggu, jadwalnya kami mulai klarifikasi tiga kurir ini terkait penggunaan uang itu,” kata Budi.

Panwaslu juga akan mengklarifikasi Bendahara PDIP Gunung Kidul, Warto. Bekas anggota DPRD Gunung Kidul ini diduga menyuruh orang membagi uang di kawasan Gading Playen Gunung Kidul untuk memenangkan anaknya, Untung Ardiyanto sebagai caleg DPRD Gunung Kidul. “Besaran pecahan uang yang disebarkan suruhan dia dilaporkan Rp 25 ribu tiap orang, tapi kami belum tahu berapa persisnya yang dibagikan,” kata dia.

Namun Warto membantah. “Itu kan honor saksi, buat apa saya bagi duit wong tidak mencalonkan diri kok,” kata dia kepada Tempo. Warto menyesalkan sikap Panwaslu yang mencampuradukkan honor saksi dengan politik uang.

Panwaslu pun membidik kader Golkar di Karangtengah, Wonosari, berupa pembagian uang pada warga dalam pecahan Rp 40 ribu. Bahkan penyebar uang nyaris dikeroyok warga kampung yang ternyata basis PDIP. “Untuk Karangtengah ini tertangkap tangan sehingga lebih mudah diproses,” kata Budi. Dia menolak menyebutkan nama caleg di balik aksi itu. Caleg Golkar Gunung Kidul lain yang juga akan diproses adalah Tina Kadarsih.

Dari Partai Demokrat, Panwaslu membidik dugaan politik uang yang melibatkan caleg DPR RI asal Partai Demokrat, Ambar Polah Tjahjono. “Untuk Tina dan Ambar masih terus jalan klarifikasinya, ” kata Budi.


PRIBADI WICAKSONO

Advertising
Advertising

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

11 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

16 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

18 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

6 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya