Polisi Diminta Kawal Ketat Penghitungan Suara
Kamis, 10 April 2014 08:18 WIB
Menkopolhukam Djoko Suyanto pada Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Segment) Sesi ke 57 Komisi Anti-Narkoba (Commission on Narcotics Drugs-CND) di Wina, Austria, Kamis (13/3). Dok. KBRI Wina
TEMPO.CO Jakarta Menurut Djoko, beberapa titik pendistribusian hasil penghitungan suara yang harus dikawal secara ketat adalah saat hasil hitungan dari TPS akan diserahkan ke desa, kecamatan, kabupaten, hingga ke tingkat Komisi Pemilihan Umum. “Saya sudah koordinasi dan Polda di semua daerah menyatakan siap untuk melakukan pengawalan dengan ketat,” ujarnya. (Baca: Hitung Cepat CSIS & Cyrus Tetap Unggulkan PDIP) Selain itu, Djoko juga meminta agar aparat kemanan mewaspadai potensi terjadinya gangguan kemanan di berbagai daerah. ”Tangani sedini mungkin, jangan tunggu meluas. Harus dilakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan unsur pimpinan daerah,” katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita Terpopuler: Ical: Tak Ada Ganti Rugi di Lapindo Sepekan lagi, SBY Nikmati Pesawat Baru Agnes Monica Pilih Deddy Corbuzier daripada Daniel
Advertising
Advertising
37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
46 menit lalu
37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya
30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
22 jam lalu
30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040
Baca Selengkapnya
Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
1 hari lalu
Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.
Baca Selengkapnya
Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka
1 hari lalu
Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka
Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.
Baca Selengkapnya
Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
4 hari lalu
Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.
Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas
5 hari lalu
Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas
Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.
Baca Selengkapnya
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
5 hari lalu
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca Selengkapnya
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU
7 hari lalu
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU
Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi
8 hari lalu
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi
ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.
Baca Selengkapnya
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun
8 hari lalu
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun
Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 hari lalu
1 hari lalu
2 hari lalu
2 hari lalu
2 hari lalu
3 hari lalu
5 hari lalu
6 hari lalu
6 hari lalu
7 hari lalu
