Jokowi: PDIP Mulai Berkomunikasi dengan Golkar

Reporter

Kamis, 10 April 2014 06:31 WIB

Kampanye Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo atau Jokowi mengatakan partainya akan lebih sering melakukan pertemuan politik dengan partai lain termasuk dengan Partai Golkar. "Kami mendorong sebanyak-banyaknya pertemuan, menjalin kerja sama (dengan Golkar). Tapi tidak didasarkan pada pembagian kursi dan kekuasaan," kata dia di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu malam, 9 April 2014. (Baca: Golkar Prediksi Bakal Ada Tiga Pasangan Capres)

Jokowi mengatakan pada dasarnya PDIP dan Golkar memiliki platform partai yang sama. Menurut Jokowi, kedua partai besar ini memiliki gagasan kebangsaan untuk membangun Indonesia. "Platform kita sama, ya mungkin saja terjadi pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut," katanya. Tapi, dalam koalisi, Jokowi kembali menegaskan bahwa tidak akan ada transaksi bagi-bagi kursi dengan partai lain. (Baca: Dahlan Sebut Konvensi Demokrat Sudah Tak Relevan)

PDIP dan Golkar kini muncul sebagai pemenang pemilu legislatif berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei. Dalam hasil quick count yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, PDIP meraup 19,72 persen suara. Hal ini didasarkan data sampel 96,6 persen dari 2 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan Golkar memperoleh proporsi 14,57 persen atau berada di posisi kedua. (Baca: Koalisi, PDIP Lebih Memilih Golkar dan NasDem)

Menurut peneliti LSI, Rully Akbar, kemenangan PDIP disebabkan massa yang sangat loyal. PDIP, kata dia, juga memiliki keistimewaan sebagai partai oposisi yang dianggap punya solusi terbaik untuk pemerintah. Namun, Rully mengatakan faktor pencalonan Jokowi sebagai presiden hanya sedikit mempengaruhi kemenangan PDIP. Sebab, pemilih Jokowi belum terasosiasi dengan PDIP. Pendukung PDIP lebih mengenal partainya sebagai peninggalan Bung Karno atau partai nasionalis.

Setelah PDIP dan Golkar, posisi ketiga ditempati Partai Gerindra yang mendulang suara 11,58 persen. Urutan selanjutnya yakni Partai Demokrat 9,71 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 9,09 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 7,44 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 7,03 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6,62 persen, dan Partai Nasional Demokrat (NAsdem) 6,38 persen. Perolehan suara ini memperhitungkan tingkat partisipasi 66,16 persen dan sampling eror kurang-lebih 1 persen.

ANANDA TERESIA | LINDA TRIANITA

Berita Terpopuler


Dahlan Sebut Konvensi Demokrat Sudah Tak Relevan
Golput Pemenang Pemilu 2014, Bukan PDIP
Jokowi Seleksi Tiga Nama Cawapres
Suara Gerindra Melambung, Sekjen: Ini Efek Prabowo

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

7 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

8 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

8 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

10 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

10 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

12 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

15 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

16 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

17 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

17 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya