Seorang tukang sampah memasukan suaranya ketika melakukan simulasi pencoblosan di Tempat Pembuangan Sementara Rawa Lele, Jakarta Barat, Selasa (8/4). ANTARA/Rivan Awal Lingga
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bambang Eka Cahya Widodo, mengatakan masyarakat perlu mengawal proses Pemilihan Umum 2014. Menurut Bambang, ada beberapa kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Umum 2009 yang perlu dicermati agar tak terjadi di periode ini.
"Proses permainan curang mulai dari pencoblosan di TPS, rekapitulasi suara, sampai penyelesaian sengketa pemilu," kata Bambang ketika dihubungi pada Selasa, 8 April 2014. Di tempat pemungutan suara, Bambang meminta masyarakat waspada dengan orang yang mencoblos meskipun tak punya hak suara.
Bambang menuturkan Bawaslu pernah menemukan sisa undangan dijual ke tim sukses calon legislator atau partai politik. Sisa surat suara bisa dibagi rata antar saksi partai yang datang, kemudian mereka mencoblos bersama-sama. Akibatnya, calon konstituen tak bisa menunaikan hajat politiknya karena surat sudah dipakai orang lain.
Terkait perhitungan suara di TPS, ujar Bambang, suara calon legislator satu dipindah ke yang lain. Kecurangan juga bis dilakukan dengan mememasukan suara partai ke calon legislator. "Orang sering tak teliti karena tak mengubah suara total perolehan partai," ujarnya.
Rawan kecurangan berikutnya ada pada rekapitulasi yang dilaksanakan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Bambang mengatakan gaji yang kecil dan dipilih secara adhoc membuat mereka gampang tergoda tawaran partai untuk mengubah perolehan suara.
Di Komisi Pemilihan Umum, ujar Bambang, rekapitulasi suara juga rawan diperjualbelikan, terutama partai yang tak lolos parlementary threshold atau ambang batas partai bisa duduk di parlemen. Calon anggota Dewan yang kekurangan suara akan segera menghubungi KPU dan partai gurem itu.
Pada tahap penyelesaian sengketa pemilu juga pernah terjadi kecurangan. Waktu menjadi Ketua Bawaslu, Bambang menemukan kejanggalan terkait penetapan calon legislator untuk kursi di Sulawesi Selatan yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Kejanggalan itu, ujarnya, berujung pada pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi.
Melihat sistematisnya kecurangan pemilu, Bambang menyarankan masyarakat untuk peduli dengan proses pemungutan suara. "Jangan memilih terus langsung pulang," kata dia. Bambang juga mendukung adanya penghitungan cepat atau quick count karena mengontrol agar penyimpangan hasil suara tak terlalu jauh.
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
12 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
