TEMPO.CO, Yogyakarta - Koordinator Divisi Pelaporan dan Penindakan, Panwaslu Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Harlina mengatakan masih mendalami dugaan pelanggaran aturan kampanye di acara penyerahan beasiswa miskin (BSM) dari pemerintah di pertemuan wali murid SDN 1 Sumberagung, Kecamatan Jetis, yang berlangsung akhir Maret lalu. Acara itu dihadiri oleh Ketua Dewan Pendidikan Bantul, Idham Samawi dan Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana. Keduanya calon legislator dari PDI Perjuangan.
Acara penyerahan beasiswa siswa miskin dari pemerintah itu digelar di rumah wali murid SDN 1 Suberagung, Noorjanis. Pada acara itu juga hadir Kepala Dinas Pendidikan Dasar Bantul, Totok Sudarto.
Menurut Harlina, Panwaslu Bantul sudah meminta keterangan dari pengelola SDN 1 Sumberagung, pemilik rumah tempat acara itu dan Totok Sudarto. Menurut Harlina, pihak sekolah dan Totok mengaku. hanya datang sebagai undangan. "Menurut warga, acara itu inisiatif mereka setelah memperoleh beasiswa miskin dari jalur dana aspirasi anggota DPR RI," kata dia pada Selasa, 8 April 2014. Padahal baik Idham Samawi dan keponakannya Yoeke Indra Agung Laksana bukan anggota DPR RI.
Harlina menyatakan, berdasar keterangan Totok ke Panwaslu, beasiswa siswa miskin di Bantul selama ini memang turun melalui dua metode, yakni reguler lewat dinas pendidikan dan jalur dana aspirasi. "Dia mengatakan BSM itu tidak dari dinas," kata dia.
Harlina mengatakan Panwaslu Bantul belum bisa memastikan beasiswa miskin yang diterima sejumlah siswa SDN 1 Sumberagung berasal dari jalur reguler atau dana aspirasi. Persoalannya ada di data daftar penerima BSM se-Bantul yang susah diakses semuanya. "BSM dari jalur dana aspirasi, datanya tidak di Bantul," kata dia.
Kejelasan soal sumber beasiswa miskin itu, menurut Harlina, berguna untuk memastikan jenis pelanggaran kampanyenya. Acara itu semula diduga menjadi ajang pemanfaatan program pemerintah untuk sarana kampanye.
Saat ini, menurut dia, fokus Panwaslu Bantul ialah memastikan asal dana beasiswa siswa miskin itu. Karena itu, belum ada rencana pemanggilan sejumlah pihak lain yang terlibat di acara itu. "Idham dan Yoeke belum kami panggil," kata dia.
Kepala Dinas Pendidikan Dasar Bantul, Totok Sudarto mengatakan acara itu bukan program kegiatan instansinya. Dia mengaku hadir di acara itu sekedar sebagai undangan. "Yang mengundang saya, dewan sekolah, jadi saya hanya datang, tak banyak tahu (soal) acara itu," kata dia Selasa siang, 8 April 2014.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Berita terkait
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
16 jam lalu
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda
17 jam lalu
Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg
21 jam lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini
Baca SelengkapnyaMinta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU
23 jam lalu
KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?
Baca SelengkapnyaDPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini
2 hari lalu
Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK
2 hari lalu
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa
4 hari lalu
Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya
6 hari lalu
Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.
Baca SelengkapnyaPesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak
7 hari lalu
KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPersiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini
8 hari lalu
MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.
Baca Selengkapnya