TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin berpikir imbauan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, perlu dicermati serius. Alasannya, segala bentuk cara dan metode rekayasa perlu dicegah dan dihindari.
"Pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan langsung terkait semua tahapan penyelenggaraan pemilu harus mendapatkan pengawasan," kata Lukman melalui pesan pendek, Selasa, 8 April 2014. Dia mengatakan penyelenggara pemilu berpotensi melakukan hal negatif yang merusak perolehan suara.
Lukman mengatakan pemilu merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Partai Persatuan Pembangunan, ujar dia, tak ingin pesta rakyat itu mengalamai distorsi oleh tangan-tangan yang seharusnya menjaga dan melindungi pemilu.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini juga berharap sistem teknologi informatika Komisi Pemilihan Umum tak mengalami masalah. "Semoga tak mengalami ketersendatan saat menyajikan perolehan suara seperti Pemilu 2009 lalu," ucapnya. (Baca: KPU Evaluasi Pemungutan Suara di Luar Negeri) Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, berpesan empat hal kepada pendukungnya agar pemilihan umum berlangsung jujur dan adil. Pertama, Jokowi meminta pendukungnya memastikan KPU netral dan independen. Kedua, Jokowi meminta pendukungnya untuk memastikan teknologi informatika pemilu tidak dimanipulasi.
Dia juga meminta Badan Intelijen Negara serta aparat keamanan dan pertahanan nasional bersikap netral dan tidak memihak. Terakhir, pendukung Jokowi diminta untuk memastikan tidak ada politik uang. Tulisan tangan itu dibuat Jokowi pada Selasa, 8 April 2014. Ditulis di secarik kertas putih, Jokowi mengguakan tinta hitam dan tak lupa menandatangani.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
